Balikpapan – Dalam upaya menciptakan ekosistem perdagangan yang adil dan berkelanjutan, Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid, melakukan kunjungan kerja ke Balikpapan untuk mendorong kerja sama antarpemerintah di sektor perdagangan pangan.

“Fokus utama kunjungan ini adalah membangun sistem distribusi yang melindungi petani dan menstabilkan harga kebutuhan pokok di kedua wilayah,” ucap wali kota Palu saat ditemui di rumah jabatan wali kota Balikpapan, Jumat (30/5/2025).

Dikatakan, kebutuhan komoditas pangan seperti sayur-mayur dan cabai di Balikpapan terus meningkat setiap tahun. Sebagian besar pasokan datang dari wilayah Sulawesi Tengah, termasuk Kota Palu.

Namun, selama ini distribusi banyak bergantung pada mekanisme pasar swasta yang seringkali merugikan petani akibat harga yang fluktuatif dan permainan tengkulak.

“Kami ingin hadir sebagai pemerintah untuk menciptakan ekosistem yang sehat. Kerja sama ini bukan hanya soal perdagangan, tapi tentang memberikan jaminan pasar yang adil bagi petani, sekaligus menjamin ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat,” terangnya.

Ia menegaskan, pemerintah daerah perlu turun tangan langsung dalam memfasilitasi rantai pasok agar harga tetap stabil dan petani tidak lagi menjadi pihak yang paling dirugikan dalam sistem distribusi.

“Selama ini petani bekerja keras, tapi hasilnya tidak sebanding karena pasar dikuasai tengkulak. Dengan kerja sama langsung antarpemerintah, kami ingin mengubah itu,” tambahnya.

Selain manfaat ekonomi, sinergi antara Palu dan Balikpapan ini juga dinilai sebagai kontribusi nyata dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, apalagi dalam konteks pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kaltim yang diproyeksikan akan meningkatkan kebutuhan pangan secara signifikan.

Hadianto menegaskan, bahwa inisiatif ini adalah langkah strategis jangka panjang, sekaligus bagian dari komitmennya pada periode kedua kepemimpinannya untuk mengimplementasikan rencana-rencana kerja sama yang sempat tertunda akibat bencana gempa dan pandemi di masa lalu.

“Kami tidak ingin hanya bicara rencana, tapi bagaimana memastikan petani merasakan manfaat konkret dari setiap kebijakan pemerintah,” pungkasnya.

(Sf/Rs)