Seputar Fakta

    Seputar Kaltim

    Limbah B3 Jadi Sorotan, DLHK Berau Siapkan Sanksi bagi Perusahaan Nakal

    Penulis:Baiq Eliana|Redaktur:Lodya A
    17 November 2026 pukul 23:10 WITA

    Ilustrasi limbah B3. (Foto: freepik)

    Tanjung Redeb - Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Berau terus memperketat pengawasan terhadap pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), khususnya pada sektor industri. 

    Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan pengelolaan limbah diingatkan agar segera melakukan perbaikan karena terdapat sanksi hukum yang dapat diterapkan.

    Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan setiap pelaku usaha menjalankan kewajibannya sesuai dokumen lingkungan hidup. Sebab, pengelolaan limbah B3 menjadi salah satu aspek penting dalam mencegah terjadinya pencemaran lingkungan akibat aktivitas industri.

    Kepala DLHK Berau, Zulkifli Azhari, melalui Kepala Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLHK Berau, Irwadi Ahmadi Siregar, mengatakan sektor industri menjadi fokus utama pengawasan karena volume limbah yang dihasilkan jauh lebih besar dibandingkan skala rumah tangga.

    "Semua perusahaan sesuai dokumen lingkungan hidupnya wajib mengintegrasikan pengelolaan limbah B3. Dokumen teknis dan rincian standar pengawasan itulah yang menjadi acuan serta objek utama kami dalam menguji kepatuhan pelaku usaha," ujar Irwadi.

    Oleh karena itu, untuk memastikan kewajiban tersebut dijalankan, pihaknya secara berkala menerjunkan tim melalui Bidang Penaatan Hukum Lingkungan bersama bidang teknis terkait. Pengawasan tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga mencakup pembinaan dan pemantauan rutin.

    Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil pemantauan selama setahun terakhir, belum ditemukan kasus pencemaran lingkungan kategori berat yang dilakukan perusahaan di Berau. Mayoritas pelaku usaha masih tergolong taat, meskipun terdapat beberapa ketidaksesuaian kecil di lapangan.

    "Dalam pemantauan rutin setiap tahun, memang masih ada ketidaksesuaian kecil di lapangan, misalnya ada limbah yang tercecer sedikit. Namun, hal itu masih dalam batas pembinaan dan langsung dievaluasi agar tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih serius," ungkapnya.

    Kendati demikian, Irwadi menegaskan bahwa perusahaan tidak boleh mengabaikan kewajiban pengelolaan limbah B3. Apabila ditemukan pelanggaran, pemerintah memiliki kewenangan untuk menerapkan sanksi sesuai tingkat kesalahan yang dilakukan.

    "Mekanisme sanksi itu jelas ada peraturannya. Namun, untuk pengelolaan limbah B3 di Berau, dalam satu tahun terakhir tidak ada perusahaan yang dijatuhi sanksi berat karena secara umum mereka masih kooperatif dan mengikuti skema pembinaan," tuturnya.

    DLHK Berau pun berharap seluruh perusahaan dapat semakin meningkatkan kepatuhan dalam mengelola limbah B3. Pengawasan secara berkala juga akan terus dilakukan agar kegiatan industri tetap berjalan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.

    Sf/Lo

    Seputar Kaltim

    Limbah B3 Jadi Sorotan, DLHK Berau Siapkan Sanksi bagi Perusahaan Nakal

    Penulis:Baiq Eliana|Redaktur:Lodya A
    17 November 2026 pukul 23:10 WITA

    Ilustrasi limbah B3. (Foto: freepik)

    Tanjung Redeb - Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Berau terus memperketat pengawasan terhadap pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), khususnya pada sektor industri. 

    Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan pengelolaan limbah diingatkan agar segera melakukan perbaikan karena terdapat sanksi hukum yang dapat diterapkan.

    Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan setiap pelaku usaha menjalankan kewajibannya sesuai dokumen lingkungan hidup. Sebab, pengelolaan limbah B3 menjadi salah satu aspek penting dalam mencegah terjadinya pencemaran lingkungan akibat aktivitas industri.

    Kepala DLHK Berau, Zulkifli Azhari, melalui Kepala Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLHK Berau, Irwadi Ahmadi Siregar, mengatakan sektor industri menjadi fokus utama pengawasan karena volume limbah yang dihasilkan jauh lebih besar dibandingkan skala rumah tangga.

    "Semua perusahaan sesuai dokumen lingkungan hidupnya wajib mengintegrasikan pengelolaan limbah B3. Dokumen teknis dan rincian standar pengawasan itulah yang menjadi acuan serta objek utama kami dalam menguji kepatuhan pelaku usaha," ujar Irwadi.

    Oleh karena itu, untuk memastikan kewajiban tersebut dijalankan, pihaknya secara berkala menerjunkan tim melalui Bidang Penaatan Hukum Lingkungan bersama bidang teknis terkait. Pengawasan tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga mencakup pembinaan dan pemantauan rutin.

    Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil pemantauan selama setahun terakhir, belum ditemukan kasus pencemaran lingkungan kategori berat yang dilakukan perusahaan di Berau. Mayoritas pelaku usaha masih tergolong taat, meskipun terdapat beberapa ketidaksesuaian kecil di lapangan.

    "Dalam pemantauan rutin setiap tahun, memang masih ada ketidaksesuaian kecil di lapangan, misalnya ada limbah yang tercecer sedikit. Namun, hal itu masih dalam batas pembinaan dan langsung dievaluasi agar tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih serius," ungkapnya.

    Kendati demikian, Irwadi menegaskan bahwa perusahaan tidak boleh mengabaikan kewajiban pengelolaan limbah B3. Apabila ditemukan pelanggaran, pemerintah memiliki kewenangan untuk menerapkan sanksi sesuai tingkat kesalahan yang dilakukan.

    "Mekanisme sanksi itu jelas ada peraturannya. Namun, untuk pengelolaan limbah B3 di Berau, dalam satu tahun terakhir tidak ada perusahaan yang dijatuhi sanksi berat karena secara umum mereka masih kooperatif dan mengikuti skema pembinaan," tuturnya.

    DLHK Berau pun berharap seluruh perusahaan dapat semakin meningkatkan kepatuhan dalam mengelola limbah B3. Pengawasan secara berkala juga akan terus dilakukan agar kegiatan industri tetap berjalan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.

    Sf/Lo