Balikpapan - Pemerintah Kota Balikpapan bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyiapkan sejumlah langkah untuk mengurai antrean pembelian BBM bersubsidi, khususnya Pertalite, yang terjadi di sejumlah SPBU di Kota Balikpapan.

Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas mengatakan, langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi bersama wali kota Balikpapan dan seluruh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Balikpapan di Balai Kota, Jumat (14/8/2026).

Kata dia, hasil pengecekan di lapangan menunjukkan antrean kendaraan paling padat terjadi pada sore hari. Sementara pada pagi hari kondisi relatif normal dan antrean mulai meningkat pada siang hari.

“Pada sore hari, masyarakat yang bekerja di Kota Balikpapan biasanya pulang ke rumah dan singgah untuk membeli BBM Pertalite. Kondisi ini yang kemudian menyebabkan antrean lebih panjang,” ucap Wahyudi saat ditemui usai rapat.

BPH Migas kemudian mengevaluasi kondisi geografis dan sebaran SPBU yang sudah tersedia di Balikpapan. Dari hasil evaluasi, disiapkan sejumlah skema untuk mengurangi beban SPBU di pusat kota.

“Salah satu langkah yang disiapkan adalah mengoptimalkan lima titik SPBU yang dinilai strategis, karena berada sebelum jalur masuk ke kawasan pusat kota,” jelasnya.

Untuk wilayah Balikpapan Timur, dua titik yang akan dioptimalkan berada di kawasan Teritip dan Batakan. Kehadiran dua SPBU tersebut diharapkan dapat mengalihkan masyarakat Balikpapan Timur yang selama ini membeli BBM di tengah kota.

“Harapannya, masyarakat di sana bisa membeli BBM saat berangkat maupun pulang kerja, sehingga tidak perlu ikut antre di dalam kota,” katanya.

Sementara untuk masyarakat dari wilayah utara, pemerintah akan mengoptimalkan SPBU di kawasan Grand City dan Majesti. Adapun untuk wilayah barat, SPBU di kawasan Kebun Sayur juga akan dimanfaatkan untuk membantu melayani masyarakat yang hendak masuk ke pusat kota.

Wahyudi menyebut lima titik tersebut telah melalui evaluasi, termasuk dari sisi lokasi dan kondisi jalan.

“Faktor seperti akses kendaraan dan kondisi jalan yang tidak memiliki tanjakan ekstrem turut menjadi pertimbangan, agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal,” terangnya.

Selain persoalan lokasi SPBU, antrean panjang saat ini juga didominasi kendaraan roda dua. Dia memperkirakan sekitar 90 persen kendaraan yang mengantre merupakan sepeda motor.

Kondisi tersebut turut berdampak terhadap kendaraan roda empat. Sebab, kendaraan roda empat harus berada di belakang antrean sepeda motor sebelum memasuki area pengisian BBM.

“Kalau kami lihat, hampir 90 persen itu roda dua. Roda empat sebenarnya tidak banyak, sekitar tujuh sampai delapan mobil. Tetapi karena masuk ke SPBU melalui jalur yang sama, antrean roda dua membuat kendaraan roda empat ikut terhambat,” imbuhnya.

Terkait ketersediaan kuota BBM bersubsidi, ia memastikan kebutuhan masyarakat Balikpapan akan terus dipantau dan dievaluasi berdasarkan dinamika konsumsi.

“Kalau masalah kuota, insyaallah ini cukup. Kalau nanti di akhir tahun diperlukan penyesuaian, otomatis akan kami evaluasi bersama,” tambahnya.

Kepala BPH Migas menjelaskan, peningkatan antrean Pertalite tidak terlepas dari perubahan pola konsumsi masyarakat. Sebagian masyarakat yang sebelumnya menggunakan BBM non subsidi beralih ke BBM bersubsidi setelah terjadi kenaikan harga BBM non subsidi.

“Ini terjadi karena pola konsumsi masyarakat yang semula non subsidi menjadi subsidi. Gerakannya mulai terlihat ketika harga BBM non subsidi naik,” katanya.

Karena pola konsumsi masyarakat dapat berubah, BPH Migas memilih untuk tidak menyebutkan angka tambahan kuota secara spesifik. Lanjutnya, kebutuhan BBM akan terus disesuaikan dengan perkembangan konsumsi di lapangan.

“Kami terus simulasikan agar pelayanan di Kota Balikpapan tetap terjaga. Kalau kami menyebut angka sekarang, belum tentu kebutuhan pada akhir tahun sama. Karena itu, kami lihat dinamika masyarakat dan melakukan evaluasi secara berkala,” pungkasnya.

(Sf/Rs)