Seputar Kaltim
Kepala Dinsos Kota Samarinda, Mochammad Arif Surochman. (Foto: Sherly Maylinda Putri/Seputarfakta.com)
SAMARINDA - Penanganan anak jalanan di Kota Samarinda tidak dilakukan dengan cara kekerasan. Dinas Sosial (Dinsos) Kota Samarinda menerapkan pendekatan persuasif melalui asesmen, pembinaan keluarga, hingga penyaluran ke Sekolah Rakyat dan Panti Pemerintah.
Kepala Dinsos Kota Samarinda, Mochammad Arif Surochman, mengatakan penjangkauan anak jalanan biasanya berasal dari beberapa kanal, mulai dari Satpol PP, temuan langsung petugas Dinsos di lapangan, hingga laporan masyarakat.
"Penanganan anak terlantar dan anak jalanan ini yang kita tangani biasanya dari beberapa kanal atau dari beberapa pihak. Ada yang dari Satpol PP, ada yang dari kita sendiri mendapati di lapangan, ada juga dari laporan masyarakat," ujar Arif, Kamis (19/11/2026).
Langkah pertama yang dilakukan adalah asesmen. Petugas harus memastikan apakah anak tersebut masih memiliki keluarga atau tidak, karena penanganannya berbeda.
Jika anak masih memiliki keluarga, petugas akan mengantar anak tersebut langsung ke rumahnya dan memberikan edukasi kepada keluarga agar lebih memperhatikan anaknya. Lingkungan sekitar melalui Ketua RT dan lurah, serta pihak sekolah juga dilibatkan agar anak tidak kembali ke jalanan.
"Kita perlu lakukan asesmen. Kita perlu tahu anak ini sebenarnya masuk kategori apakah dia punya keluarga atau tidak, yang kedua lingkungan sekitar, yang ketiga ke sekolah. Kami minta kepada ibu guru atau bapak guru untuk bantu menguatkan anak itu agar dia tidak kembali ke jalanan," katanya.
Sementara jika anak tidak memiliki keluarga, Dinsos akan mencari keluarga terdekat. Jika tidak ditemukan, anak akan difasilitasi ke panti. Kewenangan panti berada di pemerintah provinsi, seperti Panti Sosial Bina Remaja dan Panti Dharma Harapan di Samarinda Seberang.
Sambil menunggu proses ke panti, anak dititipkan sementara di rumah singgah milik Dinsos Kota Samarinda agar tetap terurus makan dan tempat tinggalnya.
"Rumah singgah itu sifatnya sementara, sambil menunggu masuk ke panti masih daftar tunggu atau sambil dicarikan keluarganya," bebernya
Bagi anak yang tidak bersekolah, Dinsos mendaftarkannya ke Sekolah Rakyat. Program dari Kementerian Sosial ini gratis, dibiayai APBN dan menanggung kebutuhan pendidikan hingga lulus SMA, termasuk makan dan pakaian.
"Anak-anak Sekolah Rakyat ini kalau dibandingkan sebelumnya, beda secara psikologi. Pertama itu kan anaknya pemalu, murung, tapi sekarang sudah bisa nyanyi, bisa menari, ada yang bisa baca puisi," ungkapnya.
Jumlah anak jalanan yang dijangkau saat ini disebut menurun dibanding tahun lalu. Pada penjangkauan terakhir, jumlahnya sekitar 10 orang. Salah satu penyebabnya karena sebagian anak tahun lalu sudah masuk Sekolah Rakyat.
Meski begitu, tantangan tetap ada. Uang yang didapat di jalanan menjadi magnet bagi anak untuk kembali. Anak bisa mendapatkan sekitar Rp150 ribu per hari.
"Di jalanan itu bisa menghasilkan uang. Kadang ada yang memberi uang di situ. Ini menjadi magnet, anak-anak menjadi senang berada di jalanan," ucapnya.
Dinsos juga rutin melakukan sosialisasi dua kali sebulan di lampu merah untuk mengimbau pengendara agar tidak memberi uang di jalanan. Penegakan Perda menjadi kewenangan Satpol PP, sementara Dinsos fokus pada pembinaan dan pendampingan.
"Kami bergerak sesuai kewenangan, kewenangan kami adalah menyosialisasikan. Kalau untuk memberikan hukuman itu di Satpol, ranahnya menegakkan Perda," tegasnya.
Ia menegaskan, anak yang dijangkau tidak bisa dipaksa berubah. Pendampingan harus melibatkan keluarga, lingkungan dan sekolah agar anak tidak kembali ke jalanan.
(Sf/Lo)
Cari disini...
Seputar Kaltim

Kepala Dinsos Kota Samarinda, Mochammad Arif Surochman. (Foto: Sherly Maylinda Putri/Seputarfakta.com)
SAMARINDA - Penanganan anak jalanan di Kota Samarinda tidak dilakukan dengan cara kekerasan. Dinas Sosial (Dinsos) Kota Samarinda menerapkan pendekatan persuasif melalui asesmen, pembinaan keluarga, hingga penyaluran ke Sekolah Rakyat dan Panti Pemerintah.
Kepala Dinsos Kota Samarinda, Mochammad Arif Surochman, mengatakan penjangkauan anak jalanan biasanya berasal dari beberapa kanal, mulai dari Satpol PP, temuan langsung petugas Dinsos di lapangan, hingga laporan masyarakat.
"Penanganan anak terlantar dan anak jalanan ini yang kita tangani biasanya dari beberapa kanal atau dari beberapa pihak. Ada yang dari Satpol PP, ada yang dari kita sendiri mendapati di lapangan, ada juga dari laporan masyarakat," ujar Arif, Kamis (19/11/2026).
Langkah pertama yang dilakukan adalah asesmen. Petugas harus memastikan apakah anak tersebut masih memiliki keluarga atau tidak, karena penanganannya berbeda.
Jika anak masih memiliki keluarga, petugas akan mengantar anak tersebut langsung ke rumahnya dan memberikan edukasi kepada keluarga agar lebih memperhatikan anaknya. Lingkungan sekitar melalui Ketua RT dan lurah, serta pihak sekolah juga dilibatkan agar anak tidak kembali ke jalanan.
"Kita perlu lakukan asesmen. Kita perlu tahu anak ini sebenarnya masuk kategori apakah dia punya keluarga atau tidak, yang kedua lingkungan sekitar, yang ketiga ke sekolah. Kami minta kepada ibu guru atau bapak guru untuk bantu menguatkan anak itu agar dia tidak kembali ke jalanan," katanya.
Sementara jika anak tidak memiliki keluarga, Dinsos akan mencari keluarga terdekat. Jika tidak ditemukan, anak akan difasilitasi ke panti. Kewenangan panti berada di pemerintah provinsi, seperti Panti Sosial Bina Remaja dan Panti Dharma Harapan di Samarinda Seberang.
Sambil menunggu proses ke panti, anak dititipkan sementara di rumah singgah milik Dinsos Kota Samarinda agar tetap terurus makan dan tempat tinggalnya.
"Rumah singgah itu sifatnya sementara, sambil menunggu masuk ke panti masih daftar tunggu atau sambil dicarikan keluarganya," bebernya
Bagi anak yang tidak bersekolah, Dinsos mendaftarkannya ke Sekolah Rakyat. Program dari Kementerian Sosial ini gratis, dibiayai APBN dan menanggung kebutuhan pendidikan hingga lulus SMA, termasuk makan dan pakaian.
"Anak-anak Sekolah Rakyat ini kalau dibandingkan sebelumnya, beda secara psikologi. Pertama itu kan anaknya pemalu, murung, tapi sekarang sudah bisa nyanyi, bisa menari, ada yang bisa baca puisi," ungkapnya.
Jumlah anak jalanan yang dijangkau saat ini disebut menurun dibanding tahun lalu. Pada penjangkauan terakhir, jumlahnya sekitar 10 orang. Salah satu penyebabnya karena sebagian anak tahun lalu sudah masuk Sekolah Rakyat.
Meski begitu, tantangan tetap ada. Uang yang didapat di jalanan menjadi magnet bagi anak untuk kembali. Anak bisa mendapatkan sekitar Rp150 ribu per hari.
"Di jalanan itu bisa menghasilkan uang. Kadang ada yang memberi uang di situ. Ini menjadi magnet, anak-anak menjadi senang berada di jalanan," ucapnya.
Dinsos juga rutin melakukan sosialisasi dua kali sebulan di lampu merah untuk mengimbau pengendara agar tidak memberi uang di jalanan. Penegakan Perda menjadi kewenangan Satpol PP, sementara Dinsos fokus pada pembinaan dan pendampingan.
"Kami bergerak sesuai kewenangan, kewenangan kami adalah menyosialisasikan. Kalau untuk memberikan hukuman itu di Satpol, ranahnya menegakkan Perda," tegasnya.
Ia menegaskan, anak yang dijangkau tidak bisa dipaksa berubah. Pendampingan harus melibatkan keluarga, lingkungan dan sekolah agar anak tidak kembali ke jalanan.
(Sf/Lo)