Samarinda - Fenomena meroketnya harga bahan pokok di Kalimantan Timur (Kaltim) belakangan ini bukan lagi isapan jempol. 

Di lapangan, masyarakat kian menjerit, daya beli menurun drastis, dan para pedagang pasar mulai kelabakan menghadapi sepinya pembeli.

Bukti nyata merosotnya daya beli ini sangat terasa di tingkat akar rumput. 

Berdasarkan beberapa pasar di Samarinda, lonjakan harga minyak goreng sangat membebani masyarakat pada berbagai merek. 

Harga minyak goreng merek Rosbrand kemasan satu liter yang sebelumnya berada di angka Rp20.000, kini melonjak drastis menjadi Rp25.000. 

Kenaikan tajam juga terjadi pada produk Minyakita yang merangkak naik dari Rp18.000 menjadi Rp23.000 per liter. 

Sementara itu, untuk minyak goreng merek Bimoli dan jenis curah, harganya terpantau masih tertahan di titik yang cukup tinggi, yakni mencapai Rp28.000 per liter.

Meski demikian, di tengah himpitan harga minyak dan daging ayam yang melambung, terdapat sedikit kelegaan dari komoditas lain. 

Harga telur ayam per piring dilaporkan mulai menunjukkan tren penurunan. Jika beberapa waktu lalu harga telur sempat menyentuh rekor termahal di angka Rp55.000 per piring, saat ini harganya sudah mulai melandai dan stabil di kisaran Rp48.000. 

Penurunan beban ini juga sedikit terbantu dengan turunnya harga kebutuhan operasional pedagang, seperti kantong plastik, dalam beberapa hari terakhir.

Namun, fluktuasi harga ini jelas belum cukup menolong daya beli masyarakat yang sudah terlanjur lesu akibat mahalnya kebutuhan utama.

Melihat kondisi yang kompleks ini, Pengamat Ekonomi Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda, Ahmad Syarif, menilai Kaltim harus berhenti sekadar meratapi keadaan dan mulai memfokuskan strategi pada beberapa titik krusial.

Menurut Syarif, harga bahan pokok di Kaltim bisa kembali normal apabila tiga faktor penentu ini terpenuhi.

Pertama, menekan pembengkakan biaya impor untuk kebutuhan produksi. Tercatat, Rupiah sempat menyentuh level Rp18.204 per dolar AS, yang otomatis mengerek biaya produksi dari hulu ke hilir.

Kedua, memastikan pasokan pangan dari luar daerah tidak terhambat oleh masalah logistik atau pergerakan transportasi.

Ketiga, menjaga tingkat produksi pangan nasional sembari menekan ongkos angkut antar pulau.

"Jika pasokan tetap terjaga dan tidak ada gangguan besar dari faktor cuaca maupun gejolak ekonomi global, harga diprediksi mulai stabil pada kuartal ketiga 2026 ini," jelas Syarif.

Meski stabilisasi jangka pendek penting untuk menyelamatkan urat nadi perekonomian di pasar tradisional, Syarif menegaskan bahwa Kaltim tidak bisa selamanya bergantung pada pasokan dari luar pulau seperti Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan Selatan.

Solusi mendasarnya hanya satu, yakni memperkuat ketahanan pangan lokal.

Pemerintah daerah dituntut untuk lebih serius mengembangkan sektor pertanian, hortikultura, serta membangun kawasan pangan strategis. 

Langkah ini dinilai sangat krusial agar Kaltim memiliki bantalan pertahanan yang kuat saat terjadi guncangan harga dari luar daerah.

Lebih jauh, Syarif mengingatkan bahwa gejolak harga saat ini juga sangat dipengaruhi oleh kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN). 

Pembangunan yang masif di IKN telah menciptakan lonjakan permintaan pangan yang sangat signifikan di wilayah Kaltim.

Jika lonjakan permintaan ini tidak segera diimbangi dengan ketersediaan pasokan dan infrastruktur distribusi yang memadai, tekanan harga di pasaran akan terus terjadi. 

Pihak yang paling dirugikan dari situasi ini tentu saja masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku UMKM yang margin keuntungannya semakin tergerus.

"Oleh karena itu, pengendalian inflasi itu tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan moneter. Perlu diperkuat dengan kebijakan pangan dan perbaikan distribusi daerah yang konkret," tutup Syarif.

(Sf/Lo)