Balikpapan - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Balikpapan melakukan penandatanganan komitmen bersama pembangunan Zona Integritas (ZI), pakta integritas dan Ikrar netralitas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ini merupakan bentuk komitmen Lapas Balikpapan untuk membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM).

"Untuk melaksanakan pembangunan Zona Integritas tidak bisa hanya dilaksanakan oleh satu dua orang, tetapi harus dilaksanakan dan melibatkan seluruh jajaran Lapas Balikpapan," ucap Kepala Lapas Kelas IIA Balikpapan, Pujiono, Kamis (18/1/2024).

Dirinya pun mengajak semua pihak untuk bersama-sama berkomitmen. Sebab tanggung jawab ini wajib dilaksanakan sesuai dengan yang dicanangkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

"Dengan tata nilai PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif) dan core value ASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) dan setiap tahun kami berkompetisi mewujudkan satuan kerja berpredikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi)," jelasnya.

Lanjutnya, pembangunan Zona Integritas erat kaitannya dengan pelayanan publik yang prima dan harus diwujudkan oleh Lapas Balikpapan, baik kepada warga binaan maupun masyarakat. Untuk itu, setiap petugas harus lebih profesional dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

"Setiap petugas harus mampu dalam melaksanakan tugas, pelajari pedoman-pedoman yang ada, selalu belajar dan lakukan komunikasi dengan rekan kerja. Ketika komunikasi berjalan, diharapkan bisa terjalin keharmonisan dan ketika harmonis itu terjadi sesungguhnya kami sudah melaksanakan WBK," akunya.

WBK, kata dia, sejatinya harus tertanam di dalam diri setiap petugas Lapas Balikpapan, tidak sekedar kegiatan seremonial belaka namun bagaimana setiap petugas mampu melayani masyarakat dengan setulus hati.

Tidak hanya itu, ia juga meminta seluruh jajaran Lapas Balikpapan untuk bersikap netral menghadapi tahun politik 2024. Petugas harus mampu menghindari penyalahgunaan tugas untuk tujuan politik, menjaga integritas dan melindungi kepentingan organisasi.

"Sebagai ASN, kami dituntut untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain di luar kepentingan bangsa dan negara. Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik, oleh karenanya kami harus netral," tutupnya.

(Sf/By)