Cari disini...
Seputar Kaltim
PLT Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapedda) Noviari Noor. (foto:lisda/seputarfakta.com)
Sangatta — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menyatakan optimisme dalam upaya percepatan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2025.
PLT Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapedda) Noviari Noor, menyampaikan pemerintah pusat secara eksplisit meminta tiap daerah memaparkan kondisi terkini serta kendala yang dihadapi dalam realisasi anggaran. Dari hasil evaluasi tersebut, Kutim dinilai tidak mengalami hambatan.
“Dengan kata-kata optimis dari Wakil Bupati, berarti dalam penyerapan anggaran tahun 2025 itu kami yakin bisa tercapai di atas 85 persen,” ujar Noviari.
Ia menambahkan, beberapa kegiatan yang dialokasikan pada tahun sebelumnya sempat mengalami keterlambatan. Pemerintah daerah kini tengah mengevaluasi kembali pelaksanaan kegiatan tersebut, termasuk kemungkinan perubahan nilai kontrak apabila tetap dilanjutkan.
“Kalau memang bisa dilaksanakan, tentu ada penyesuaian-penyesuaian kontrak. Karena kita juga mempertimbangkan waktu yang tersedia,” jelasnya.
Noviari menegaskan bahwa Pemkab Kutim berupaya menghindari munculnya utang baru pada tahun anggaran 2025. Karena itu, setiap program diarahkan agar lebih terukur dan tepat waktu.
Lebih jauh, ia juga menyinggung kesiapan Kutim menghadapi tahun anggaran 2026, yang akan mengalami penyesuaian terkait Transfer ke Daerah (TKD).
“Untuk tahun 2026, kita juga harus menyesuaikan TKD. Pembangunan tetap kita laksanakan secara proporsional, berdasarkan prioritas yang sudah ditetapkan,” pungkasnya.
Pemkab Kutim berharap optimalisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dapat mendorong realisasi anggaran yang lebih baik serta mendukung pemerataan pembangunan di daerah.
(Sf/Rs)
Cari disini...
Seputar Kaltim

PLT Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapedda) Noviari Noor. (foto:lisda/seputarfakta.com)
Sangatta — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menyatakan optimisme dalam upaya percepatan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2025.
PLT Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapedda) Noviari Noor, menyampaikan pemerintah pusat secara eksplisit meminta tiap daerah memaparkan kondisi terkini serta kendala yang dihadapi dalam realisasi anggaran. Dari hasil evaluasi tersebut, Kutim dinilai tidak mengalami hambatan.
“Dengan kata-kata optimis dari Wakil Bupati, berarti dalam penyerapan anggaran tahun 2025 itu kami yakin bisa tercapai di atas 85 persen,” ujar Noviari.
Ia menambahkan, beberapa kegiatan yang dialokasikan pada tahun sebelumnya sempat mengalami keterlambatan. Pemerintah daerah kini tengah mengevaluasi kembali pelaksanaan kegiatan tersebut, termasuk kemungkinan perubahan nilai kontrak apabila tetap dilanjutkan.
“Kalau memang bisa dilaksanakan, tentu ada penyesuaian-penyesuaian kontrak. Karena kita juga mempertimbangkan waktu yang tersedia,” jelasnya.
Noviari menegaskan bahwa Pemkab Kutim berupaya menghindari munculnya utang baru pada tahun anggaran 2025. Karena itu, setiap program diarahkan agar lebih terukur dan tepat waktu.
Lebih jauh, ia juga menyinggung kesiapan Kutim menghadapi tahun anggaran 2026, yang akan mengalami penyesuaian terkait Transfer ke Daerah (TKD).
“Untuk tahun 2026, kita juga harus menyesuaikan TKD. Pembangunan tetap kita laksanakan secara proporsional, berdasarkan prioritas yang sudah ditetapkan,” pungkasnya.
Pemkab Kutim berharap optimalisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dapat mendorong realisasi anggaran yang lebih baik serta mendukung pemerataan pembangunan di daerah.
(Sf/Rs)