Penajam - Kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) yang menjadi hak Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mencapai Rp320 miliar dan belum disalurkan pemerintah pusat.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU, Muhajir, mengatakan pemerintah daerah sudah mempertanyakan hak tersebut ke pemerintah pusat.

"Kami sudah menanyakan alokasi kurang bayar DBH sekitar Rp320 miliar yang menjadi hak daerah. Tapi belum ada kepastian kapan realisasinya," ujar Muhajir, Rabu (11/11/2026).

Muhajir menjelaskan, penyaluran belum bisa dilakukan karena kondisi keuangan negara belum mencapai realisasi yang sesungguhnya.

Dari total kurang bayar tersebut, Pemkab PPU baru menerima Rp18 miliar. Sisanya masih besar, sekitar Rp320 miliar.

Untuk mengatasi kebuntuan itu, pemerintah pusat menyiapkan skema baru. Kurang bayar DBH dikonversi menjadi bentuk program kegiatan yang dibiayai PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Bupati bersama DPRD, Sekretaris Daerah, BKAD dan Bapelitbang telah melakukan audiensi dengan PT SMI untuk meminta penjelasan mekanisme tersebut.

"Tentu kita meminta penjelasan terkait dengan mekanisme alokasi kurang bayar untuk didesain menjadi program kegiatan yang dibiayai PT SMI," kata Muhajir.

Pemda mendapat penjelasan bahwa regulasi terkait skema itu sedang dirancang. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang kurang bayar DBH yang dikonversi menjadi program kegiatan masih dibahas.

"Kementerian Keuangan, PT SMI, dan Kementerian Dalam Negeri masih membahas regulasinya, prosesnya berjalan. Mudah-mudahan segera tuntas," ucap Muhajir.

Jika regulasi terbit, Pemkab PPU bisa melakukan pinjaman dengan mekanisme tersebut. Program yang diusulkan harus berkekuatan dengan Asta Cita Presiden.

"Kita melihat kriterianta mencakup konektivitas atau infrastruktur jalan dan air bersih. Kemudian itu juga yang menjadi kriteria yang kita susun nanti," ujarnya.

Rencana pengalokasian masih didiskusikan. Pengalokasian itu boleh masuk dalam Rancangan APBD 2027, karena cantolan induknya ada di UU APBN 2027 Pasal 34.

"Tapi secara regulasi teknisnya itu nanti melalui PMK, yang saat ini masih disusun," ujarnya.

Muhajir menegaskan, realisasi menunggu Kementerian Keuangan. Pemkab baru bisa mengajukan pinjaman setelah PMK diketok, tetapi secara struktur APBD harus masuk dulu.

"Jadi pada saat diketok PMK sudah, itu sudah boleh melakukan pengajuan tapi secara struktur di APBD harus masuk dulu," katanya.

Rencananya, maksimal 60 persen dari total alokasi dapat dikonversi menjadi program. Sementara 40 persen sisanya yang tidak dikonversi akan tetap disalurkan tunai.

"40 persen kalau tidak dikonversi dalam bentuk kegiatan akan disalurkan tunai, itu kan tetap menjadi hak daerah," tutupnya.

(Sf/Lo)