Balikpapan – DPRD Kota Balikpapan memperjuangkan tambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, khususnya Pertalite untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir 2026.

Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Budiono menyampaikan, upaya tersebut dilakukan setelah pihaknya melakukan kunjungan ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Kunjungan itu salah satunya untuk memperjuangkan surat Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan terkait permohonan penambahan kuota BBM bersubsidi.

“Karena kebutuhan Pertalite yang sebelumnya diajukan Pemkot Balikpapan mencapai sekitar 177.000 kiloliter (KL). Namun, realisasi kuota yang diberikan hanya sekitar 51.000 KL,” jelas Budiono saat ditemui media, Selasa (15/9/2026).

DPRD kemudian mengupayakan adanya tambahan kuota agar ketersediaan BBM bersubsidi di Balikpapan dapat lebih terjaga hingga penghujung tahun.

“Kemarin kami memperjuangkan tambahan 1.250 KL. Tentunya itu untuk sampai akhir Desember dan bisa dievaluasi lagi. Permohonan kami untuk tambahan kuota sudah disetujui,” akunya.

Selain tambahan kuota, DPRD Balikpapan juga meminta penambahan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang dapat menyalurkan BBM bersubsidi.

Budiono menyebut, saat ini dua SPBU tambahan sudah beroperasi untuk penyaluran Pertalite. Sementara tiga SPBU lainnya ditargetkan mulai beroperasi pada 17 September 2026.

Dengan demikian, total terdapat lima SPBU yang telah disetujui untuk mendukung penyaluran Pertalite di Balikpapan.

“Sehingga total ada lima SPBU yang sudah disetujui. Tentunya itu untuk mengantisipasi panjangnya antrean dan menjadi evaluasi surat edaran wali kota, agar masyarakat Balikpapan tidak perlu antre malam-malam,” tegas wakil ketua.

Menurutnya, penambahan SPBU menjadi salah satu langkah untuk mengurangi kepadatan antrean BBM bersubsidi yang selama ini terjadi di sejumlah lokasi. Dengan bertambahnya titik penyaluran, masyarakat diharapkan memiliki lebih banyak pilihan untuk mendapatkan Pertalite.

DPRD juga meminta BPH Migas meningkatkan pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi. Pengawasan dinilai penting untuk memastikan BBM subsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.

“Pengawasan itu untuk mengetahui apakah tepat sasaran atau tidak BBM subsidi ini disalurkan,” jelasnya.

Selain Pertalite, DPRD Balikpapan turut mengusulkan penambahan kuota Bio Solar. Namun, keputusan mengenai tambahan kuota tersebut masih menunggu pembahasan dalam rapat BPH Migas yang dijadwalkan pada akhir September 2026.

Dia menambahkan, BPH Migas juga masih menunggu surat dari Wali Kota Balikpapan sebagai dasar untuk penambahan SPBU penyalur BBM bersubsidi.

Di sisi lain, DPRD Balikpapan turut menawarkan alternatif untuk menambah jumlah SPBU di kota tersebut.

“Hal ini mengingat jumlah SPBU yang tersedia dinilai belum sebanding dengan jumlah kendaraan dan kebutuhan BBM masyarakat,” lanjutnya.

Kata dia, Pemkot Balikpapan memiliki sejumlah aset yang berpotensi dimanfaatkan untuk pembangunan SPBU. Pembangunan tersebut nantinya dapat dilakukan melalui kerja sama dengan investor dan Perusahaan Umum Daerah (Perusda).

“Pemerintah memiliki aset yang bisa digunakan untuk membangun SPBU. Nanti ada investor yang bisa bekerja sama dengan Perusda,” imbuhnya.

Terkait usulan agar seluruh SPBU di Balikpapan dapat menyalurkan Pertalite, hal tersebut belum dapat dilakukan. Sebab, tidak semua SPBU memiliki peralatan yang memenuhi persyaratan untuk menyalurkan Pertalite.

Karena itu, penambahan SPBU penyalur dilakukan melalui proses pemeriksaan yang ketat oleh PT Pertamina Patra Niaga bersama BPH Migas.

“Tidak semua SPBU punya alatnya untuk diisi Pertalite. Oleh karena itu, dengan inspeksi yang sangat ketat oleh Patra Niaga dan BPH Migas, maka ada tambahan lima itu tadi yang bisa direalisasikan,” pungkasnya.

(Sf/Lo)