Samarinda - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) melakukan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) secara digital bagi 10 pimpinan lembaga dan perwakilan kementerian se-Kaltim.

Adapun Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mendapatkan alokasi daftar Transfer ke Daerah (TKD) terbesar se-Kaltim dengan total nilai Rp7,3 triliun. Dari total secara keseluruhan alokasi TKD ke Kaltim mencapai Rp39 triliun, dengan rincian porsi Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Kaltim sebesar 28,59 triliun, untuk dana alokasi umum (DAU) sebesar 6,4 triliun, dana alokasi fisik 0,88 triliun, Alokasi Khusus non fisik 2,23 triliun, Dana Desa sebesar 0,79 triliun dan Insentif Daerah terbesar 0,11 triliun.

Melihat alokasi TKD itu, pertumbuhan terbesar tahun 2024 terdapat pada komponen dan fisik yang bertumbuh sebesar 27,13 persen diikuti dengan dana bagi hasil sebesar 21,79 persen dan dana alokasi umum sebesar 13,49 persen. Penjabat (Pj) Gubernur kaltim, Akmal malik, menyambut baik atas keadaan pertumbuhan ekonomi di Kaltim, apalagi alokasi tersebut diperuntukkan peningkatan infrastruktur.

"Alhamdulilah alokasi dana yang masuk berkah untuk kaltim. Kanwil tentunya bersama-sama dengan kita menjaga agar secara administratif dan tata kelola sesuai dengan kesenjangan dan peningkatan masyarakat. Sebagian besar tadi untuk perumahan dan infrastruktur," ungkap Akmal Malik di Pendopo Odah Etam, Samarinda, Selasa (12/12/2023). 

Ia menginginkan sinergitas ini dapat berlangsung. Sehingga dengan itu, dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Kaltim. "Dana kalau jalan sendiri-sendiri tanpa ada maksud yang jelas ini tidak akan berdampak. Itu makanya kami bersama sama memastikan pembiayaan APBN berjalan dengan lancar," jelasnya.

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat jenderal Perbendaharaan (DJPB) Provinsi Kaltim, M Syaibani, menyebut pertumbuhan ekonomi nasional pada 2023 masih positif yang mencapai 4,94 persen sedangkan tingkat regional untuk hubungan ekonomi Kaltim mencapai 5,29 persen dan menjadi tertinggi, sedangkan Kaltim mendominasi struktur perekonomian sebesar 45,90 persen.

"Dibalik ekonomi yang baik tersebut, tak pernah kita lupakan bagaimana perjuangan APBN untuk menangani berbagai tantangan. Contohnya belanja pemerintah pusat yang digelontorkan untuk penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional," beber Syaibani.

Ia menjabarkan pembangunan yang telah dilakukan di Kaltim cukup masif, seperti pembangunan jalan perbatasan dengan Kalimantan Barat, pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda, revitalisasi asrama haji di Balikpapan, pembangunan gedung kuliah Institut Teknologi Kalimantan (ITK), Jalan akses kawasan ekonomi khusus, Maloy batuah, revitalisasi pasar tradisional.

"Tak ketinggalan pembangunan IKN nusantara yang sedang berlangsung, karena Kaltim menjadi ibukota negara yang dipersiapkan untuk mencapai Indonesia emas pada tahun 2045," jelasnya.

Selain itu, alokasi belanja pemerintah pusat untuk Kaltim sebesar Rp44,8 triliun akan diarahkan untuk perbaikan kualitas sumber daya manusia dan penuntasan infrastruktur prioritas, percepatan transformasi, percepatan transformasi ekonomi hijau, reformasi birokrasi dan aparat negara, serta pelaksanaan pemilu dan Pilkada.

(SF/RS)