Tenggarong – Wacana pemisahan urusan kebudayaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menguat. 

Pemerintah daerah bersama legislatif mendorong pembentukan Dinas Kebudayaan tersendiri agar pelestarian sejarah dan budaya Kukar dapat berjalan lebih fokus, terarah dan maksimal di tengah besarnya beban kerja sektor pendidikan.

Kepala Dinas Pendidikan Kukar, Heriansyah, mengatakan dorongan pemisahan tersebut masih menunggu hasil penilaian dan pembahasan dari bagian organisasi tata laksana sebelum nantinya dibawa ke legislatif.

“Pendidikan dan kebudayaan kita dorong, baik itu di eksekutif maupun legislatif,” ujar Heriansyah, Selasa (19/5/2026).

Menurutnya, pemisahan dinilai penting karena beban kerja Dinas Pendidikan saat ini terlalu besar. Selain menangani sekitar 500 sekolah, dinas juga membawahi kurang lebih 10 ribu guru di seluruh wilayah Kukar.

“Bukan masalah manajemennya, tetapi ini masalah beban kerja dan rentang kendali yang begitu berat,” ungkapnya.

Ia menilai kondisi tersebut membuat perhatian terhadap sektor kebudayaan belum dapat berjalan maksimal. Padahal, Kukar memiliki nilai sejarah besar sebagai wilayah kerajaan tertua yang memiliki warisan budaya dan peradaban penting untuk dijaga.

“Sementara kita adalah kerajaan tertua yang punya nilai sejarah, yang punya peradaban yang tinggi yang harus kita lestarikan,” ucapnya.

Karena itu, Heriansyah menilai sudah saatnya Kukar memiliki Dinas Kebudayaan yang berdiri sendiri agar program pelestarian budaya bisa lebih terukur dan terstruktur.

“Sudah selayaknya Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai Dinas Kebudayaan tersendiri, biar bisa kerjanya terarah, terstruktur dan terukur,” tegasnya.

Wacana tersebut disebut mendapat dukungan dari berbagai pihak karena dinilai dapat memperkuat fokus pemerintah daerah dalam menjaga identitas budaya Kutai, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan yang selama ini memiliki cakupan kerja sangat luas.

(Sf/Lo)