Cari disini...
Seputar Kaltim
Kukar Ikut Program Pengelolaan Sampah jadi Energi Listrik Regional, tetapi Terkendala Biaya Angkut
Ilustrasi (Generate Gemini AI)
Tenggarong - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mulai memasok sampah ke program Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Samarinda Raya dan Balikpapan Raya. Namun, pengiriman sampah masih terbatas karena tingginya biaya angkut yang harus ditanggung daerah.
Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH Kukar, Tri Joko Kuncoro, mengatakan kebutuhan sampah untuk operasional PSEL regional mencapai sekitar 600-1.000 ton per hari.
“Itu timbulan sampah yang diperlukan sekitar 1.000 ton per hari. Bisa juga diturunkan antara 600-700 ton per hari,” ujar Tri, Kamis (21/5/2026).
Menurutnya, volume sampah dari Kota Samarinda dan Balikpapan saat ini belum mencukupi kebutuhan operasional PSEL sehingga diperlukan kerja sama dengan daerah penyangga, termasuk Kukar.
Dalam skema kerja sama tersebut, Kukar menyepakati pengiriman sampah sebesar 20 ton per hari ke wilayah Balikpapan Raya yang mencakup kerja sama dengan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN). Pasokan itu berasal dari Kecamatan Muara Jawa, Samboja, dan Samboja Barat.
Sementara untuk PSEL Samarinda Raya, Kukar menyuplai sekitar 50 ton sampah per hari yang berasal dari Kecamatan Anggana, Sangasanga, dan Loa Janan.
Tri menjelaskan jumlah pasokan dari Kukar belum bisa ditingkatkan karena pemerintah daerah harus mempertimbangkan besarnya biaya distribusi sampah menuju lokasi pengolahan regional.
“Biaya angkutnya dibebankan ke daerah masing-masing. Luar biasa biaya angkutnya itu,” ungkapnya.
Menurutnya, seluruh biaya pengiriman sampah saat ini masih menjadi tanggung jawab pemerintah daerah asal dan belum ditanggung bersama oleh wilayah penerima.
Kondisi tersebut membuat kapasitas kerja sama pengiriman sampah dari Kukar harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah, terutama karena jarak tempuh menuju lokasi PSEL cukup jauh.
Meski demikian, DLH Kukar menilai kerja sama regional ini tetap penting sebagai bagian dari pengembangan sistem pengelolaan sampah modern sekaligus mendukung program energi ramah lingkungan di kawasan Kalimantan Timur dan Ibu Kota Nusantara.
(Sf/Rs)
Cari disini...
Seputar Kaltim
Kukar Ikut Program Pengelolaan Sampah jadi Energi Listrik Regional, tetapi Terkendala Biaya Angkut
Ilustrasi (Generate Gemini AI)
Tenggarong - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mulai memasok sampah ke program Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Samarinda Raya dan Balikpapan Raya. Namun, pengiriman sampah masih terbatas karena tingginya biaya angkut yang harus ditanggung daerah.
Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH Kukar, Tri Joko Kuncoro, mengatakan kebutuhan sampah untuk operasional PSEL regional mencapai sekitar 600-1.000 ton per hari.
“Itu timbulan sampah yang diperlukan sekitar 1.000 ton per hari. Bisa juga diturunkan antara 600-700 ton per hari,” ujar Tri, Kamis (21/5/2026).
Menurutnya, volume sampah dari Kota Samarinda dan Balikpapan saat ini belum mencukupi kebutuhan operasional PSEL sehingga diperlukan kerja sama dengan daerah penyangga, termasuk Kukar.
Dalam skema kerja sama tersebut, Kukar menyepakati pengiriman sampah sebesar 20 ton per hari ke wilayah Balikpapan Raya yang mencakup kerja sama dengan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN). Pasokan itu berasal dari Kecamatan Muara Jawa, Samboja, dan Samboja Barat.
Sementara untuk PSEL Samarinda Raya, Kukar menyuplai sekitar 50 ton sampah per hari yang berasal dari Kecamatan Anggana, Sangasanga, dan Loa Janan.
Tri menjelaskan jumlah pasokan dari Kukar belum bisa ditingkatkan karena pemerintah daerah harus mempertimbangkan besarnya biaya distribusi sampah menuju lokasi pengolahan regional.
“Biaya angkutnya dibebankan ke daerah masing-masing. Luar biasa biaya angkutnya itu,” ungkapnya.
Menurutnya, seluruh biaya pengiriman sampah saat ini masih menjadi tanggung jawab pemerintah daerah asal dan belum ditanggung bersama oleh wilayah penerima.
Kondisi tersebut membuat kapasitas kerja sama pengiriman sampah dari Kukar harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah, terutama karena jarak tempuh menuju lokasi PSEL cukup jauh.
Meski demikian, DLH Kukar menilai kerja sama regional ini tetap penting sebagai bagian dari pengembangan sistem pengelolaan sampah modern sekaligus mendukung program energi ramah lingkungan di kawasan Kalimantan Timur dan Ibu Kota Nusantara.
(Sf/Rs)