Cari disini...
Seputar Kaltim
Anggota Komisi III DPRD Samarinda Anhar saat diwawancara di Gedung DPRD, Rabu (7/8/2034). (Foto: Tria/Seputarfakta.com)
Samarinda - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Anhar, memberikan tanggapan kritis terkait pengadaan Bus Rapid Transit (BRT) yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.
Menurutnya, sebelum pengadaan BRT dilaksanakan, pemkot perlu memperbaiki kondisi jalan terlebih dahulu agar layak untuk dilalui BRT.
Ia menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur dasar sebelum meluncurkan proyek besar seperti BRT.
"Baiki dulu jalannya deh, tapi apapun itu kalau untuk kepentingan orang banyak kita dukung. Kita realistis juga, cuma kan Samarinda jalannya sudah layak belum untuk dilewati itu," ujar Anhar saat diwawancara di Gedung DPRD, Rabu (7/8/2024).
Anhar mengakui bahwa inisiatif pengadaan BRT merupakan langkah positif jika benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Samarinda.
"Tapi yang jelas selama itu untuk kepentingan masyarakat Samarinda dan relevan ya kita dukung. Kita selalu optimis tapi realistis juga, perhatikan juga anggaran kita cukup tidak," tambahnya.
Ia juga mengingatkan agar Samarinda tidak hanya mengikuti tren atau meniru daerah lain tanpa kajian mendalam mengenai kebutuhan dan kesiapan kota.
Menurut Anhar, keputusan besar seperti ini harus didasarkan pada kajian yang matang dan pertimbangan anggaran yang memadai.
"Jangan kita hanya ikut-ikutan," tegasnya.
Lebih lanjut, Anhar mengungkapkan bahwa sejauh ini belum ada pembahasan mendalam di DPRD terkait pengadaan BRT.
Ia menekankan pentingnya adanya diskusi dan pembicaraan yang komprehensif sebelum melaksanakan proyek besar.
"Sejauh ini belum ada pembahasan juga di DPR soal itu, idealnya harusnya ada pembicaraan," jelasnya.
Anhar juga menyoroti beberapa proyek infrastruktur lainnya, seperti pembangunan terowongan yang mengalami keterlambatan.
Hal ini menurutnya menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan proyek perlu dilakukan dengan cermat agar tidak terjadi keterlambatan yang dapat merugikan masyarakat.
Meski demikian, Anhar menegaskan dukungan DPRD Samarinda terhadap setiap niat baik pembangunan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
"Tapi niat baik pembangunan itu kita dukung lah," tutupnya.
(Sf/Rs)
Cari disini...
Seputar Kaltim

Anggota Komisi III DPRD Samarinda Anhar saat diwawancara di Gedung DPRD, Rabu (7/8/2034). (Foto: Tria/Seputarfakta.com)
Samarinda - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Anhar, memberikan tanggapan kritis terkait pengadaan Bus Rapid Transit (BRT) yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.
Menurutnya, sebelum pengadaan BRT dilaksanakan, pemkot perlu memperbaiki kondisi jalan terlebih dahulu agar layak untuk dilalui BRT.
Ia menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur dasar sebelum meluncurkan proyek besar seperti BRT.
"Baiki dulu jalannya deh, tapi apapun itu kalau untuk kepentingan orang banyak kita dukung. Kita realistis juga, cuma kan Samarinda jalannya sudah layak belum untuk dilewati itu," ujar Anhar saat diwawancara di Gedung DPRD, Rabu (7/8/2024).
Anhar mengakui bahwa inisiatif pengadaan BRT merupakan langkah positif jika benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Samarinda.
"Tapi yang jelas selama itu untuk kepentingan masyarakat Samarinda dan relevan ya kita dukung. Kita selalu optimis tapi realistis juga, perhatikan juga anggaran kita cukup tidak," tambahnya.
Ia juga mengingatkan agar Samarinda tidak hanya mengikuti tren atau meniru daerah lain tanpa kajian mendalam mengenai kebutuhan dan kesiapan kota.
Menurut Anhar, keputusan besar seperti ini harus didasarkan pada kajian yang matang dan pertimbangan anggaran yang memadai.
"Jangan kita hanya ikut-ikutan," tegasnya.
Lebih lanjut, Anhar mengungkapkan bahwa sejauh ini belum ada pembahasan mendalam di DPRD terkait pengadaan BRT.
Ia menekankan pentingnya adanya diskusi dan pembicaraan yang komprehensif sebelum melaksanakan proyek besar.
"Sejauh ini belum ada pembahasan juga di DPR soal itu, idealnya harusnya ada pembicaraan," jelasnya.
Anhar juga menyoroti beberapa proyek infrastruktur lainnya, seperti pembangunan terowongan yang mengalami keterlambatan.
Hal ini menurutnya menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan proyek perlu dilakukan dengan cermat agar tidak terjadi keterlambatan yang dapat merugikan masyarakat.
Meski demikian, Anhar menegaskan dukungan DPRD Samarinda terhadap setiap niat baik pembangunan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
"Tapi niat baik pembangunan itu kita dukung lah," tutupnya.
(Sf/Rs)