Samarinda - Aliansi Rakyat Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menggelar aksi massa di tiga titik strategis Kota Samarinda, Rabu (29/4/2026). 

Aksi yang disebut sebagai gerakan pencerdasan ini bertujuan untuk menekan DPRD Provinsi Kaltim agar segera menggunakan hak konstitusionalnya terkait berbagai polemik yang tengah menyelimuti Bumi Etam.

Jenderal Lapangan (Jendlap) Aliansi Rakyat Kaltim, Wira Saguna menyatakan aksi ini merupakan kelanjutan dari tuntutan sebelumnya yang hingga kini dinilai belum dijalankan secara maksimal oleh pihak berwenang.

"Tujuannya pertama untuk terus mengawal dan mengawasi segala bentuk tuntutan yang ada. Kami ingin membangun terus gejolak di Kaltim ini agar tuntutan tersebut dilaksanakan oleh pihak berwenang," ujar Wira saat ditemui di sela-sela aksi di Simpang Empat Lembuswana, Samarinda. 

Poin utama yang ditekankan dalam aksi kali ini adalah desakan agar DPRD Kaltim segera menggulirkan Hak Angket. Menurut Wira, Hak Angket sangat diperlukan sebagai bentuk pengawasan terbaik dari legislatif terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Kaltim.

"Kami ingin mencerdaskan terkait (hak) angket yang kami tuntut. Kami melihat segala polemik yang terjadi hari ini, DPRD harus secara fungsional menjalankan hak konstitusionalnya untuk memberikan pengawasan terbaik bagi masyarakat terhadap pemerintah provinsi," tegasnya.

Wira juga melontarkan kritik pedas terhadap sikap Pemprov Kaltim dalam merespons berbagai persoalan daerah. Ia menilai ada pola yang terus berulang dan tidak memberikan solusi nyata bagi masyarakat.

"Kami menilai pemerintah provinsi polanya selalu berulang, bantah, menghindar, lalu menghilang. Kami tidak butuh klarifikasi, kami butuh bentuk tanggung jawab yang konkret untuk menyelesaikan segala permasalahan di Kaltim," tambahnya.

Aksi hari ini berlangsung di tiga titik, yakni kawasan Lembuswana, Simpang Tiga sebelum Jembatan Mahakam (Samarinda Seberang) dan kawasan Hotel Mesra. Meski berlangsung kondusif, Wira memberikan peringatan keras kepada pihak legislatif maupun eksekutif.

Ia menjamin jika tuntutan mereka tetap tidak diindahkan, maka Aliansi Rakyat Kaltim akan mengerahkan massa dalam jumlah yang jauh lebih besar.

"Jika tidak diindahkan, maka saya jamin massa aksi akan turun lebih banyak dan lebih besar daripada aksi 21 April kemarin. Itu yang harus diperhatikan oleh DPRD maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur," pungkasnya.

(Sf/Lo)