Samarinda - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda, Firman Hidayat, menyatakan bahwa pihaknya akan mendaftarkan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) ke BPJS Kesehatan. 

Anggaran untuk pendaftaran ini telah dialokasikan dan tinggal menunggu petunjuk teknis (juknis) untuk pelaksanaannya.

Firman menjelaskan alokasi dana tersebut tadinya dalam bentuk santunan jika terjadi kecelakaan. 

Namun, berdasarkan evaluasi pemilu Februari kemarin, KPU RI menginginkan agar semua KPPS diasuransikan. 

“Kami sudah menyesuaikan jumlah alokasi anggaran dengan kebutuhan pembayaran premi BPJS per orang, sekitar Rp400 juta,” jelas Firman, usai rekapitulasi perhitungan ulang surat suara di Hotel Harris Samarinda, Sabtu (29/6/2024).

Firman menambahkan bahwa jika ada KPPS yang belum terdaftar atau BPJS-nya tidak aktif, mereka akan didaftarkan dan diaktifkan kembali untuk menerima asuransi tersebut. 

KPU Samarinda ingin memastikan semua penyelenggara pemilu mendapatkan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja. Ia ingin dalam pelaksanaannya nanti semua petugas dalam keadaan prima dan siap bertugas. 

Asuransi ini diberikan tanpa ada pemotongan dari honor KPPS sesuai dengan masa kerjanya, yakni satu bulan. 

“Masa kerja mereka itu 15 hari pra, hari H dan sisanya pasca,” terang Firman. 

Firman juga menyebutkan bahwa beban kerja untuk Pilkada mendatang tidak seberat pemilu sebelumnya. Di mana pada pemilu terdapat lima tingkatan pencoblosan, di antara nya pemilihan Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota, dan DPD. 

"Pemilu kemarin memiliki lima kotak suara, sedangkan Pilkada ini hanya dua, yaitu kotak gubernur dan wali kota. Jadi, beban kerja KPPS akan lebih ringan dibandingkan pemilu kemarin," bebernya. 

Sementara bagi yang sudah aktif, BPJS mereka akan diteruskan tanpa ada pemotongan dari honor. "Ini untuk sebulan, sesuai dengan masa kerja KPPS, yaitu 15 hari pra, hari H, dan sisanya pasca," jelasnya.

(Sf/Rs)