Balikpapan - Dukungan terhadap keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali ditegaskan dalam kunjungan kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI ke wilayah tersebut, Kamis (4/12/2025).

Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, menyatakan bahwa lembaganya siap mendukung proses pembangunan IKN sebagai bagian dari transformasi tata kelola pemerintahan Indonesia.

Afifuddin menyampaikan, optimismenya setelah melihat langsung progres pembangunan yang dinilainya semakin pesat. Ia juga mencatat tingginya antusiasme berbagai pihak terhadap pemindahan pusat pemerintahan ke Nusantara.

“Perkembangan IKN semakin cepat dan semakin baik. Kami datang bersama jajaran KPU RI dan ketua KPU provinsi se-Indonesia untuk melihat langsung kemajuannya,” ucap Afifuddin dalam siaran persnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, memaparkan perkembangan Tahap II pembangunan. Ia menegaskan bahwa terbitnya Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 menjadi penanda penting yang memberikan arah jelas, serta kepastian hukum bagi kelanjutan proyek tersebut.

“Perpres 79/2025 memastikan tahapan pembangunan dan menegaskan bahwa Nusantara akan berfungsi sebagai IKN,” tambah Basuki.

Peraturan tersebut mengatur bahwa Nusantara akan ditetapkan sebagai Ibu Kota Politik pada 2028, menandai mulainya operasional pemerintahan pusat di kawasan tersebut. Kepastian ini diharapkan memperkuat kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap keberlanjutan proyek.

“Kunjungan KPU RI ke IKN juga dirangkaikan dengan penanaman tumbuhan endemik Kalimantan di area Kantor Kemenko IKN, sebagai simbol dukungan terhadap keberlanjutan ekologis di tengah pembangunan,” terangnya.

Kehadiran KPU RI di Nusantara menambah deretan dukungan lintas lembaga terhadap percepatan pembangunan ibu kota baru. Otorita IKN menyampaikan apresiasi atas sinergi tersebut dan berharap kerja sama serupa terus berlanjut untuk mewujudkan Nusantara sebagai kota modern, hijau, dan inklusif di masa depan.

(Sf/Rs)