Balikpapan – Minat investor terhadap skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) di Ibu Kota Nusantara (IKN) terus meningkat. Hal ini didorong oleh perbaikan tata kelola dan penyederhanaan proses investasi yang dilakukan dalam beberapa waktu terakhir.

Di bawah kepemimpinan Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, proses investasi kini dibuat lebih cepat dan efisien, tanpa mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

“Birokrasi yang tidak perlu kami pangkas, namun prinsip kehati-hatian tetap dijaga lewat koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga,” kata Basuki dalam siaran persnya, Minggu (8/6/2025).

Salah satu hasil nyata dari perbaikan ini adalah dimulainya proyek KPBU sektor hunian tanpa inisiatif pemerintah (unsolicited). Dua proyek besar telah mendapat persetujuan pendanaan dari Kementerian Keuangan dan penjaminan dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII), yaitu: pembangunan 8 tower hunian ASN oleh PT Nindya Karya (288 unit di WP 1A) dan pembangunan 109 rumah tapak oleh PT Intiland (WP 1B dan 1C).

“Kedua proyek ini ditargetkan mulai transaksi pada kuartal II 2025 dan memulai pembangunan di tahun yang sama,” jelasnya.

Selain itu, beberapa investor lain juga menunjukkan keseriusan, seperti Ciputra Nusantara, Konsorsium Triniti-Truba, dan investor asing dari Malaysia dan Tiongkok, seperti IJM-CHEC dan Maxim. Mereka kini berada dalam tahap studi kelayakan (Feasibility Study), yang merupakan langkah awal sebelum proyek dimulai.

Tiga proyek tambahan juga sedang disiapkan oleh Adhi Karya, Konsorsium Samsung C&T - Brantas Abipraya, serta Konsorsium PJ-IC Bee Invest - Promec - Ozturk Holdings. Total nilai investasi dari proyek-proyek sektor hunian ini diperkirakan mencapai Rp63,3 triliun, dengan investor dari berbagai negara seperti AS, Turki, Spanyol, dan Brunei.

“Tak hanya sektor hunian, KPBU untuk pembangunan jalan dan Terowongan Multi Utilitas (MUT) juga berkembang pesat. Ada lima calon investor dari Tiongkok, Malaysia, dan Indonesia, dengan total nilai investasi sekitar Rp71,8 triliun, di mana Rp55 triliun berasal dari luar negeri,” lanjutnya.

Menurutnya, skema KPBU tak hanya mempercepat pembangunan, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui proses evaluasi yang ketat melibatkan banyak pihak, termasuk swasta dan lembaga audit pemerintah.

Saking tingginya minat investor, masih ada sembilan calon investor di sektor hunian yang belum bisa ditetapkan sebagai pemrakarsa proyek, karena harus mempertimbangkan keseimbangan pendanaan antar sektor.

“Kami akan arahkan mereka untuk ikut tender KPBU atau melalui skema yang dimulai oleh pemerintah (solicited),” tambah Deputi Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Agung Wicaksono

Skema KPBU kini menjadi pilihan investasi yang kredibel, mendukung pembangunan IKN yang berkelanjutan, terbuka, dan inklusif bagi dunia usaha.

(Sf/Rs)