Sangatta – Koperasi petani sawit di Kutai Timur (Kutim) dinilai perlu memiliki peran lebih besar dalam mengelola usaha perkebunan masyarakat. Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi menilai koperasi tidak sekadar menerima bantuan, tetapi juga perlu menjalankan fungsi usaha yang mendukung petani.

Ia menyebut koperasi dapat berperan dalam penyediaan sarana produksi, pembiayaan, pengelolaan kebun hingga pemasaran hasil sawit.

“Koperasi bukan sekadar menerima bantuan, tapi bagaimana koperasi itu bisa mengurus sarana produksi, pembiayaan, pengelolaan kebun, pemasaran,” ujar Mahyunadi.

Ia kemudian menyebut pengalaman Kepala Dinas Koperasi saat melakukan studi banding ke Sumatera. Di daerah tersebut, terdapat koperasi yang sepenuhnya memiliki Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan menghimpun sekitar 1.400 hektare kebun masyarakat.

Menurut Mahyunadi, model tersebut dapat menjadi solusi bagi petani sawit di Kutim. Ia menyebut hasil sawit masyarakat selama ini terkadang menghadapi harga yang tidak stabil dan posisi petani yang kurang kuat dalam pemasaran.

“Kalau koperasi mengumpulkan kebun masyarakat, kemudian bisa membuat PKS, itu bisa menstabilkan harga,” katanya.

Penguatan koperasi juga berkaitan dengan pelaksanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Mahyunadi menilai program tersebut perlu dihubungkan dengan agenda hilirisasi agar petani tidak hanya menjual komoditas dalam bentuk bahan mentah.

“PSR perlu kita hubungkan dengan agenda hilirisasi. Jangan hanya menjual komoditas dalam bentuk bahan mentah,” jelasnya.

Mahyunadi menilai keterlibatan dalam hilirisasi dapat menjadi peluang untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.

(Sf/Lo)