Balikpapan – Komite IV DPD RI menerima keluhan terkait permasalahan air bersih di Kota Balikpapan. Ketua Komite IV DPD RI, Ahmad Nawardi menegaskan, bahwa persoalan ini memerlukan solusi konkret, termasuk dukungan dari pemerintah pusat.

Menurutnya, salah satu opsi yang perlu dipertimbangkan adalah menarik pasokan air dari Bendungan Sepaku Semoi. Hal ini dinilai dapat menjadi solusi jangka panjang bagi Balikpapan yang selama ini mengalami keterbatasan sumber daya air.

"Dari laporan yang kami terima, tanah di Balikpapan lebih banyak mengandung minyak dibandingkan air. Jika pembiayaan hanya dibebankan kepada pemerintah daerah, tentu tidak akan mampu. Oleh karena itu, diperlukan bantuan dari pemerintah pusat karena biayanya sangat besar," ujar Ahmad Nawardi.

Nawardi menyebutkan bahwa pembangunan jaringan pipa PDAM membutuhkan dana besar, sehingga perlu didukung melalui tiga skema pendanaan, yakni Dana Alokasi Khusus (DAK) dari APBN sebagai stimulus pembangunan, lalu Investasi dari pihak swasta untuk mempercepat penyediaan infrastruktur. Dan pinjaman lunak dari pemerintah dengan bunga rendah agar tidak membebani keuangan daerah.

Selain itu, ia menilai proyek ini bisa masuk dalam kategori Proyek Strategis Nasional (PSN), mengingat Balikpapan merupakan kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Kami akan mengusulkan ini ke pemerintah pusat, karena ke depan jumlah penduduk Balikpapan akan semakin bertambah dan kebutuhan air juga akan meningkat. Saat ini saja kapasitas air yang tersedia masih belum mencukupi kebutuhan masyarakat," jelasnya.

Nawardi menegaskan bahwa persoalan air bersih di Balikpapan tidak hanya berdampak pada kota itu sendiri, tetapi juga daerah-daerah lain yang menjadi penyangga IKN. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur air bersih harus menjadi prioritas dalam perencanaan nasional.

(Sf/Rs)