Balikpapan – Komisi IX DPR RI melakukan peninjauan ke sejumlah titik pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) salah satunya di Kota Balikpapan, Kamis (18/9/2025). Kunjungan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan program nasional tersebut, yang menyasar anak-anak sekolah.

Ketua Tim Kunjungan sekaligus Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, M. Yahya Zaini menilai, progres pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Balikpapan masih tergolong lambat. Dari target 68 SPPG, baru 10 unit yang terealisasi.

"Statusnya sebagian besar masih dalam tahap persiapan. Saya minta dibentuk tim khusus agar proses percepatannya lebih terkoordinasi. Tahapannya masih panjang dan harus segera dikejar," kata Yahya saat ditemui awak media usai kunjungan.

Ia menjelaskan bahwa proses pembangunan SPPG memerlukan sejumlah tahapan mulai dari survei, pembangunan, hingga operasional. Selain sistem yang dinilai lambat, jumlah alat purifikasi makanan juga terbatas, sehingga memperlambat progres.

"Idealnya, pembangunan SPPG bisa selesai dalam waktu satu bulan. Tetapi yang memperlambat biasanya adalah proses renovasi dan verifikasi," terangnya.

Yahya menyebut bahwa DPR hanya berfungsi sebagai pengawas dan tidak memiliki kewenangan dalam proses verifikasi teknis. Oleh karena itu, kunjungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa program MBG berjalan sesuai target.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, membenarkan bahwa realisasi program MBG di kota tersebut masih sekitar 22 persen.

"Dari target 68 SPPG, baru 10 yang sudah ada. Jadi masih ada 58 SPPG yang harus kami percepat," tambahnya.

Bagus menyebutkan, bahwa saat ini sudah ada sekitar 31 ribu siswa yang menerima manfaat dari program MBG di Balikpapan. Ia menegaskan, bahwa pemerintah kota telah membentuk Satgas MBG sebagai upaya percepatan pembangunan SPPG di daerah.

"Kami sudah koordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mempercepat pembangunan SPPG. Dengan kerja sama lintas lembaga, kami berharap target bisa tercapai sebelum akhir tahun," tuturnya.

Sebagai informasi, program MBG secara nasional mengalokasikan anggaran sebesar Rp71 triliun, namun hingga pertengahan September 2025 baru terealisasi sekitar 22 persen. Pemerintah pusat menargetkan seluruh manfaat program bisa dirasakan masyarakat sebelum akhir Desember 2025.

(Sf/Rs)