Seputar Kaltim

    Komisi III DPRD Samarinda Desak DLH Tindak Lanjut Masalah Sampah di Perumahan BPK

    Penulis:Tria|Redaktur:Buniyamin
    22 Januari 2025 pukul 15:23 WITA

    Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar saya diwawancara usai rapat paripurna di Gedung DPRD Samarinda, Rabu (22/1/2025). (Foto: Tria/Seputarfakta.com)

    Samarinda – Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar mengatakan protes warga Perumahan Bumi Prestasi Kencana (BPK) dan Perumahan Samarinda City terhadap keberadaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sudah tepat.

    Ia menegaskan telah meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk segera turun ke lapangan guna menyelesaikan masalah tersebut.  

    "Saya sudah melihat di media sosial bahwa masyarakat demo. Saya minta DLH sesegera mungkin memastikan tempat itu bukan lagi TPS, karena setahu saya sudah dipindahkan sebelumnya. Saya juga sudah menghubungi Kepala DLH untuk mengetahui perkembangan masalah ini," ujar Deni.  

    Politikus Partai Gerindra ini berharap agar permasalahan sampah yang terjadi di kawasan perumahan itu menjadi yang terakhir. DPRD akan terus berkoordinasi dengan dinas terkait mencari titik terang dari permasalahan tersebut. 

    Sebelumnya, puluhan warga Perumahan BPK dan Samarinda City melakukan aksi protes terhadap keberadaan TPS di wilayah mereka yang dinilai sudah melampaui kapasitas, mencemari lingkungan, dan mengganggu akses jalan.

    Aksi tersebut juga menjadi bentuk ultimatum kepada Pemkot Samarinda agar segera memindahkan TPS dalam waktu satu minggu. "Saya harap masalah ini tidak terulang lagi. Saya akan terus berkoordinasi dengan DLH untuk memastikan hal tersebut," tegasnya.  

    Deni mengatakan permasalahan sampah di Samarinda sangat kompleks karena produksinya mencapai 600 ton per hari. Sementara kapasitas TPS yang tersedia sangat terbatas dan beberapa zona TPS, seperti zona satu di Sambutan dilaporkan sudah penuh.  

    "Kita bukan hanya memindahkan sampah dari satu tempat ke tempat lain, tapi harus ada pengelolaan berkelanjutan. DLH dan Pemkot harus memiliki strategi pengelolaan yang lebih baik," tegasnya.  

    Ia mengungkapkan rencananya untuk melakukan studi banding ke Banyumas, Jawa Tengah dan Bantar Gebang, Jakarta yang dikenal memiliki sistem pengelolaan sampah berkelanjutan.

    "Kita ingin belajar dari daerah lain agar penataan sampah di Samarinda lebih baik. Selain untuk mendapatkan penghargaan Adipura, tujuan utamanya adalah menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat," katanya.  

    Deni juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat terkait pemilahan sampah di tingkat rumah tangga. Menurutnya, asal mula sampah ini berawal dari rumah tangga. 

    Untuk itu, DPRD Samarinda bersama DLH berencana mengambil satu wilayah RT atau kelurahan sebagai percontohan program pemilahan sampah. Wilayah tersebut nantinya akan menjadi contoh bagaimana sampah dikelola sesuai tempatnya, sehingga tidak berhamburan.

    (Sf/By)

    Seputar Kaltim

    Komisi III DPRD Samarinda Desak DLH Tindak Lanjut Masalah Sampah di Perumahan BPK

    Penulis:Tria|Redaktur:Buniyamin
    22 Januari 2025 pukul 15:23 WITA

    Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar saya diwawancara usai rapat paripurna di Gedung DPRD Samarinda, Rabu (22/1/2025). (Foto: Tria/Seputarfakta.com)

    Samarinda – Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar mengatakan protes warga Perumahan Bumi Prestasi Kencana (BPK) dan Perumahan Samarinda City terhadap keberadaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sudah tepat.

    Ia menegaskan telah meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk segera turun ke lapangan guna menyelesaikan masalah tersebut.  

    "Saya sudah melihat di media sosial bahwa masyarakat demo. Saya minta DLH sesegera mungkin memastikan tempat itu bukan lagi TPS, karena setahu saya sudah dipindahkan sebelumnya. Saya juga sudah menghubungi Kepala DLH untuk mengetahui perkembangan masalah ini," ujar Deni.  

    Politikus Partai Gerindra ini berharap agar permasalahan sampah yang terjadi di kawasan perumahan itu menjadi yang terakhir. DPRD akan terus berkoordinasi dengan dinas terkait mencari titik terang dari permasalahan tersebut. 

    Sebelumnya, puluhan warga Perumahan BPK dan Samarinda City melakukan aksi protes terhadap keberadaan TPS di wilayah mereka yang dinilai sudah melampaui kapasitas, mencemari lingkungan, dan mengganggu akses jalan.

    Aksi tersebut juga menjadi bentuk ultimatum kepada Pemkot Samarinda agar segera memindahkan TPS dalam waktu satu minggu. "Saya harap masalah ini tidak terulang lagi. Saya akan terus berkoordinasi dengan DLH untuk memastikan hal tersebut," tegasnya.  

    Deni mengatakan permasalahan sampah di Samarinda sangat kompleks karena produksinya mencapai 600 ton per hari. Sementara kapasitas TPS yang tersedia sangat terbatas dan beberapa zona TPS, seperti zona satu di Sambutan dilaporkan sudah penuh.  

    "Kita bukan hanya memindahkan sampah dari satu tempat ke tempat lain, tapi harus ada pengelolaan berkelanjutan. DLH dan Pemkot harus memiliki strategi pengelolaan yang lebih baik," tegasnya.  

    Ia mengungkapkan rencananya untuk melakukan studi banding ke Banyumas, Jawa Tengah dan Bantar Gebang, Jakarta yang dikenal memiliki sistem pengelolaan sampah berkelanjutan.

    "Kita ingin belajar dari daerah lain agar penataan sampah di Samarinda lebih baik. Selain untuk mendapatkan penghargaan Adipura, tujuan utamanya adalah menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat," katanya.  

    Deni juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat terkait pemilahan sampah di tingkat rumah tangga. Menurutnya, asal mula sampah ini berawal dari rumah tangga. 

    Untuk itu, DPRD Samarinda bersama DLH berencana mengambil satu wilayah RT atau kelurahan sebagai percontohan program pemilahan sampah. Wilayah tersebut nantinya akan menjadi contoh bagaimana sampah dikelola sesuai tempatnya, sehingga tidak berhamburan.

    (Sf/By)