Balikpapan - Komisi II DPRD Balikpapan menyoroti terkait masih banyaknya warga yang belum menyetorkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ke Badan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Balikpapan.

Hal itu terjadi, kemungkinan disebabkan karena masyarakat banyak yang belum mengetahui atau belum menerima surat terkait permohonan untuk segera membayarkan PBB.

“Kami bicarakan bagaimana target semaksimal mungkin agar masyarakat yang belum bayar pajak PBB, untuk segera membayar,” ucap Ketua Komisi II DPRD Balikpapan Suwanto, Jumat (12/4/2024). 

Disampaikannya, untuk realisasi pengumpulan PBB akhir tahun 2023 baru mencapai 96 persen. Kendati begitu diharapkannya, capaian pada 2024 dan 2025 mendatang bisa mencapai 100 persen.

Suwanto menambahkan, bahwa ada beberapa NOP (Nomor Objek Pajak) yang tidak terbit terkait PBB. Oleh karena itu, Komisi II mendorong pihak terkait untuk menyosialisasikan ke 79 ribu warga agar pemasukan PBB bisa lebih maksimal. 

“Karena Piutang PPB itu sebesar Rp321 miliar pada tahun 2022. Dan strateginya tahun ini dengan turun ke kelurahan untuk menyampaikan kepada para RT. Guna mesinkronisasikan data mengenai apakah NOP yang terbit milik calon pembayar atau tidak," jelasnya.

(Sf/Rs)