Balikpapan - Komisi II DPRD Kota Balikpapan memanggil Dinas Perdagangan (Disdag) dalam rapat kerja guna membahas progres pelaksanaan kegiatan tahun 2025, termasuk serapan anggaran dan rencana pembangunan Pasar Induk di Kilometer 5,5 Balikpapan Utara.

Ketua Komisi II DPRD Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah menegaskan pentingnya pengawasan terhadap program yang belum berjalan maksimal, mengingat waktu pelaksanaan anggaran tinggal menyisakan kurang dari dua bulan.

“Beberapa program seperti pembangunan Blok D Pasar Klandasan, kami soroti agar tidak sampai mangkrak atau menimbulkan penalti akibat keterlambatan. Ini bagian dari langkah antisipasi kami,” ucap Adi sapaan akrabnya kepada media, Senin (13/10/2025).

Dirinya mengungkapkan, saat ini progres pembangunan fisik secara umum baru mencapai sekitar 50 persen. Oleh karena itu, pihaknya berencana meninjau langsung ke lapangan untuk memastikan realisasi program sesuai rencana.

Selain itu, Komisi II juga memberikan perhatian khusus pada rencana pembangunan Pasar Induk. Saat ini, Pasar Pandansari masih menjalankan fungsi sebagai pasar induk, meskipun secara struktur adalah pasar tradisional.

“Dengan berbagai permasalahan seperti akses transportasi dan proses bongkar muat barang, keberadaan Pasar Induk yang representatif menjadi sangat mendesak,” tegasnya.

Lahan seluas 9 hektare di KM 5,5 telah disiapkan untuk pembangunan pasar, meskipun masih terdapat beberapa persoalan lahan yang harus diselesaikan. Tahun ini, penyusunan master plan dan Detail Engineering Design (DED) akan menjadi fokus pembahasan.

“DED yang disusun pada tahun 2024 sudah tidak relevan dengan kebutuhan saat ini, sehingga perlu diperbarui,” imbuhnya.

Ia juga memperkirakan kebutuhan anggaran untuk pembangunan pasar induk mencapai sekitar Rp60 miliar, termasuk fasilitas pendukung seperti pergudangan.

“Kami minta DPRD dilibatkan dalam pembahasan master plan agar hasilnya sesuai kebutuhan masyarakat. Jangan sampai ketika sudah disahkan, kami tidak tahu isinya,” terangnya.

Menurut Fauzi, pelibatan DPRD sangat penting agar implementasi pembangunan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan daerah, sebagaimana yang telah diterapkan di beberapa kota lain.

(Sf/Rs)