Sangatta - Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Jimmi angkat bicara terkait isu tanggul tambang yang  kembali menjadi sorotan publik.

Ia menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar.

Menurut Jimmi, kejadian serupa bukan kali pertama terjadi sehingga diperlukan evaluasi menyeluruh dari pihak perusahaan. Ia menegaskan pentingnya langkah antisipasi dan mitigasi risiko agar insiden yang sama tidak kembali terulang.

“Peristiwa seperti ini tentu menjadi perhatian bersama. Jangan sampai terulang lagi dan merugikan masyarakat,” ujar Jimmi.

Ia menjelaskan secara regulasi kewenangan pengawasan pertambangan berada di tingkat pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Meski demikian, DPRD Kutim tetap melakukan pemantauan karena dampaknya dirasakan di daerah.

“Penanganan dan pengawasannya memang kewenangan di atas kita, baik provinsi maupun pusat. Kita tidak masuk ke ranah itu, tetapi kita berharap perusahaan bisa profesional dan bertanggung jawab,” katanya.

Jimmi menilai insiden tersebut merupakan kejadian yang tidak disengaja. Namun sebagai perusahaan besar, ia menekankan perlunya sistem pengamanan dan pengendalian risiko yang lebih matang.

Ia berharap evaluasi dan perbaikan segera dilakukan demi menjaga keselamatan masyarakat serta mencegah potensi dampak lingkungan yang lebih luas.

“Hal-hal seperti ini harus diantisipasi dengan baik. Jangan sampai kejadian yang sama terulang,” tutupnya.

(Sf/Lo)