Samarinda - Ribuan mahasiswa, ojek online, dan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kaltim Menggugat (Mahakam) menggelar aksi demonstrasi besar di depan Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Senin (1/9/2025). 

Tepat pukul 13.00 WITA, massa mulai memadati Jalan Teuku Umar, membawa 11 tuntutan krusial yang mereka nilai mendesak untuk diperjuangkan.

Aksi ini diawali dengan long march dari Masjid Baitul Muttaqien Islamic Center. Dengan membawa poster dan spanduk, massa berjalan kaki menuju Gedung DPRD sambil menyuarakan yel-yel perjuangan, menarik perhatian warga dan pengguna jalan. Massa terus bertambah hingga memenuhi ruas jalan di sekitar gedung dewan.

Satu jam lebih setelah kedatangan massa, tepatnya pukul 14.20 WITA, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud atau Hamas bersama Wakil Ketua Ekti Imanuel dan sejumlah anggota dewan lainnya menemui langsung para demonstran. 

Hamas bahkan turun langsung ke kerumunan massa, menaiki truk orasi, dan menggunakan pengeras suara untuk menyampaikan sikapnya.

"Tenang rekan-rekan semua, di daerah kita sama-sama memperjuangkan masyarakat dan mahasiswa. Wakil rakyat siap memperjuangkan permintaan masyarakat dan tuntutan mahasiswa. Ini bukan omong kosong, tapi bukti nyata," tegas Hamas, yang disambut sorak sorai meriah dari peserta aksi.

Aliansi Mahakam membawa 11 tuntutan yang berfokus pada isu nasional dan lokal. Tuntutan tersebut meliputi penolakan RUU KUHAP, penghapusan tunjangan mewah DPR, dan pengesahan sejumlah RUU pro-rakyat seperti RUU Perampasan Aset, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), dan RUU Masyarakat Adat.

Selain itu, massa juga menuntut peningkatan kesejahteraan guru dan dosen, peningkatan pendidikan di daerah 3T (tertinggal, terpencil, terluar), serta mendesak dihentikannya represifitas terhadap gerakan rakyat dan praktik pertambangan yang merusak lingkungan.

Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin, menegaskan bahwa seluruh anggota dewan hadir untuk menerima dan mendukung aspirasi mahasiswa. 

"Intinya kita sepakat dan setuju atas seluruh tuntutan aliansi Mahakam tadi. Baik itu terkait penghapusan tunjangan DPR, soal perampasan aset, dan isu lainnya. Kami berkomitmen untuk bersama-sama memperjuangkannya," ujar Husni.

Husni juga mengingatkan bahwa sebagian besar isu yang diangkat bersifat nasional, sehingga keputusan final berada di pemerintah pusat. Meski demikian, ia berjanji akan mengawal tuntutan ini bersama-sama. 

"Kami bersepakat untuk mengawal bersama. Kalau ada isu lain, mari kita duduk bersama membicarakannya," tambahnya.

Husni juga mengapresiasi aksi yang berlangsung kondusif dan tertib. Menurutnya, aksi ini menjadi pengingat bagi wakil rakyat untuk terus berempati pada kondisi masyarakat. 

"Kami menyadari bahwa anggota DPR harus punya rasa empati. Jangan sampai muncul kesan tidak peduli terhadap penderitaan rakyat. Kami harus introspeksi diri, berjuang untuk memenuhi amanat rakyat," ungkapnya.

(Sf/Rs)