Samarinda - Ketua DPRD Kalimantan Timur Hasanuddin Mas’ud menyoroti pengelolaan kapal assist di Jembatan Mahakam Samarinda yang dinilai belum memberi kontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait Pemanfaatan BUMD/Stakeholder dalam upaya optimalisasi PAD berbasis program Asta Cita di DPRD Kaltim, Kamis (1/10/2026).

Dalam RDP terungkap, terdapat 11 kapal assist yang beroperasi di kawasan Jembatan Mahakam, namun seluruh pemanduannya dilakukan oleh Pelindo.

"Ada 11 kapal assist di bawah jembatan, tapi semua pemanduannya dilakukan oleh Pelindo," ujar Hasanuddin.

Ia mempertanyakan tidak dilibatkannya perusahaan daerah dalam aktivitas tersebut, padahal potensinya besar untuk daerah.

"Kenapa assist nya kapal nya itu tidak dilakukan oleh perusahaan daerah. Jadi nanti perusahaan daerah itu yang bekerjasama dengan Pelindo menjadi B2B (Business to Business) supaya pemerintah daerah juga dapat hasil dari ada kegiatan," tegasnya.

Hasanuddin menekankan, seluruh jembatan di Kaltim dibangun menggunakan anggaran daerah, sehingga wajar jika pengelolaannya dimaksimalkan melalui Perusda.

"Karna semua jembatan itu dibangun dengan anggaran daerah bukan dibangun oleh Pelindo, wajar dong kalau perusahaan daerah dimaksimalkan supaya menghasilkan," katanya.

Ia membeberkan, berdasarkan informasi dari Pelindo, total ada sekitar 30 kapal assist yang beroperasi di Kaltim, 11 di antaranya di Samarinda yang melayani lima jembatan. Namun di Jembatan Mahakam sendiri hanya dua kapal yang digunakan.

"Nah bagaimana caranya di Samarinda saja ada 11 kapal yang digunakan di lima jembatan, seluruh Kaltim ini menurut informasi dari Pelindo tadi itu kurang lebih 30 kapal tapi kita hanya menggunakan dua saja di Jembatan Mahakam," ungkapnya.

Ia juga mengingatkan, jika terjadi kerusakan hingga jembatan runtuh, yang menanggung pembangunan kembali adalah APBD, bukan Pelindo.

"Karna kalo jembatan ini juga terjadi kerusakan, katakanlah runtuh siapa yang bertanggung jawab untuk membangun jembatan itu, Pelindo kah ga mungkin Pelindo yang membangun, pasti pake APBD kita," ujarnya.

Jika dikelola Perusda, lanjut dia, akan menimbulkan efek domino ekonomi, termasuk pemanfaatan perusahaan asuransi milik daerah.

"Makanya saya meneriakkan kalo dia menggunakan perusahaan daerah, perusahaan daerah nanti bisa mengasuransikan karna kita juga punya perusahaan asuransi," katanya.

Terkait adanya pernyataan sudah bekerjasama dengan Perusda kabupaten, Hasanuddin menegaskan hal itu tidak sesuai regulasi.

"Tadi ada pernyataan, pak kami sudah kerjasama dengan Perusda kabupaten, saya bilang salah sesuai dengan undang-undang kerjasamanya harus dengan Perusda provinsi," pungkasnya.

(Sf/Rs)