Samarinda – Ketua Bawaslu Samarinda, Abdul Muin, mengimbau masyarakat untuk lebih kritis terhadap informasi yang beredar, khususnya menjelang masa tenang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). 

Ia menegaskan pentingnya menangkal hoaks dan ujaran kebencian demi mewujudkan Pilkada yang demokratis dan bebas pelanggaran. 

"Berita hoaks, ujaran kebencian, dan informasi yang tidak bertanggung jawab menjadi kunci untuk kita tangkal," ujar Muin, Rabu (20/11/2024). 

Meski hanya terdapat satu pasangan calon (paslon) dalam kontestasi pilkada Samarinda, menurutnya tidak menutup kemungkinan informasi yang tidak benar juga santer beredar. 

Sebagai bagian dari upaya pencegahan, Bawaslu Samarinda telah aktif melakukan sosialisasi kepada berbagai elemen masyarakat. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah sosialisasi kepada kelompok ibu-ibu yang melibatkan sekitar 100 peserta. 

"Ke depan, kita juga akan memberikan pemahaman kepada kaum disabilitas, mengingat jumlah mereka dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mencapai sekitar 1.200 orang. Ini penting agar semua pihak memahami hak dan tanggung jawab mereka," tambahnya.  

Lebih lanjut, dikatakan masa kampanye akan berakhir pada 23 November 2024. Setelah itu, Bawaslu bersama stakeholder terkait akan melaksanakan penertiban alat peraga kampanye (algaka) pada 24-26 November. Penertiban ini akan melibatkan berbagai instansi, termasuk Satpol PP.  

"Soal masa tenang, kami berharap tidak ada lagi gambar atau bahan kampanye yang masih terpampang. Untuk algaka, kami merekomendasikan kepada pemerintah agar dilakukan penertiban bersama," kata Muin.  

Ia pun menekankan pentingnya peran semua pihak untuk menjaga suasana kondusif selama masa tenang dan memastikan Pilkada berlangsung sesuai prinsip demokrasi. 

"Kesadaran bersama adalah kunci agar Pilkada berjalan bersih, tertib, dan demokratis," tutupnya.

(Sf/Rs)