Penajam - Ketua Umum Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI), Mudyat Noor mengusulkan pemerintah pusat mengkaji ulang skema pembagian manfaat sektor sawit. 

Salah satunya melalui kontribusi dari harga Tandan Buah Segar (TBS) maupun optimalisasi penerimaan daerah lewat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Usulan itu disampaikan Mudyat saat pembukaan Workshop AKPSI dan Sawit Expo 2026 di Jakarta, Selasa (7/7/2026).

Menurutnya, daerah penghasil sawit selama ini belum menikmati manfaat ekonomi yang sebanding dengan besarnya aktivitas perkebunan yang berlangsung.

Padahal, pemerintah daerah harus menanggung dampak langsung, terutama kerusakan infrastruktur akibat tingginya mobilitas angkutan sawit.

"Besarnya aktivitas perkebunan di daerah tidak sebanding dengan kemampuan fiskal pemerintah daerah untuk membangun infrastruktur yang terdampak," kata Mudyat.

Ia menilai sawit tidak semestinya hanya dipandang sebagai komoditas ekspor, tetapi juga harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat di daerah penghasil.

Karena itu, AKPSI mendorong pemerintah pusat menyusun skema Dana Bagi Hasil (DBH) sawit yang lebih berpihak kepada daerah.

Saat ini, kata dia, sebagian daerah penghasil hanya menerima DBH sekitar Rp2 miliar hingga Rp2,5 miliar per tahun. Nilai tersebut dinilai jauh dari cukup untuk membiayai perbaikan jalan yang menjadi jalur distribusi hasil perkebunan.

"Harapannya rekomendasi strategis ini menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menyusun kebijakan tata kelola sawit nasional yang lebih berpihak kepada daerah," ujarnya.

Dalam forum yang sama, Gubernur Jambi, Al Haris mengusulkan adanya kontribusi sebesar 5 persen dari hasil TBS untuk dikembalikan kepada daerah penghasil agar manfaat industri sawit lebih dirasakan masyarakat.

Sementara Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus mengingatkan pengelolaan sawit nasional harus mampu menjawab tantangan global, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

(Sf/Lo)