Samarinda - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah pusat masih menyisakan catatan di Kota Samarinda. 

Sejumlah sekolah belum merasakan manfaatnya, memicu pertanyaan dari wali murid sekaligus sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait kesiapan pengelola di lapangan.

Salah satu sekolah yang masih menanti realisasi program ini adalah SDN 012 Karang Mulya di Kelurahan Lok Bahu. 

Absennya penyaluran makan siang gratis membuat para orang tua siswa bertanya-tanya, mengingat sekolah lain di sekitarnya sudah lebih dulu menikmati program tersebut.

Pelaksana Tugas Kepala SDN 012 Karang Mulya, Laode Akahan Hairah, membenarkan adanya keluhan tersebut. 

Ia mengaku kerap ditanya oleh wali murid mengenai alasan sekolah mereka tertinggal dalam pembagian jatah gizi harian anak-anak. 

Laode sudah berinisiatif menghubungi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di wilayah Lok Bahu untuk mencari kepastian, namun pihak dapur hanya berjanji akan meneruskan pertanyaan itu kepada atasan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kondisi serupa tidak hanya terjadi di Lok Bahu. Laode menyebutkan bahwa sebuah sekolah di Loa Bakung, yakni SDN 027, juga belum menerima manfaat dari program tersebut.

Menanggapi ketimpangan distribusi ini, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menegaskan bahwa implementasi program sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia di daerah. Ia mengingatkan agar penunjukan pengelola tidak dilakukan secara sembarangan.

"Jangan sampai kita menerapkan program ini di satu sekolah dengan sasaran ribuan anak, lalu pengelolanya ternyata tidak siap," ungkap Puji.

Menurut Puji, banyak aspek yang harus dipastikan oleh instansi terkait seperti kelayakan bangunan, ketersediaan SDM, hingga analisis mengenai dampak lingkungan dan perizinan. 

Ia juga menyoroti wacana awal yang menyebutkan bahwa pengelolaan akan melibatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, namun pada kenyataannya pelibatan tersebut belum terlihat maksimal di lapangan.

Puji berharap ada perbaikan sistem dan sosialisasi yang lebih transparan dari pemerintah pusat, mengingat daerah hanya bertindak sebagai penerima manfaat.

"Kita butuh sosialisasi yang lebih intensif serta perbaikan di sana-sini, karena sistem dan pengelolanya murni diatur dari pusat," tutupnya.

(Sf/Lo)