Sangatta - Keterbatasan infrastruktur di wilayah terpencil Kutai Timur (Kutim) kembali menjadi sorotan DPRD. Anggota DPRD Kutim, Aldriansyah, menyebut pembangunan di Dapil 5 masih belum merata dan perlu segera ditangani.

Ia mencontohkan kondisi Kecamatan Sandaran yang hingga kini masih mengalami persoalan serius, terutama terkait akses jalan. Banyak ruas jalan sulit dilalui, sehingga aktivitas warga, distribusi barang, dan pelayanan publik ikut terganggu.

“Kesenjangan wilayah itu terlihat jomplang, seperti di daerah Sandaran. Masih banyak wilayah yang akses jalannya sulit,” ujar Aldriansyah.

Ia juga menyoroti kondisi Desa Tanjung Mangkalihat, yang sampai sekarang belum memiliki akses jalan darat langsung menuju pusat Kutim. Warga harus memutar melalui Kabupaten Berau terlebih dahulu sebelum kembali masuk ke wilayah Kutim karena belum tersedianya akses darat langsung menuju desa tersebut.

“Tanjung Mangkalihat itu kalau mau ke sana harus masuk ke Berau dulu, baru putar balik masuk ke Kutim. Sampai sekarang belum ada akses jalan langsung ke arah sana,” katanya.

Aldriansyah mengatakan kondisi ini membuat harga kebutuhan pokok menjadi mahal dan pelayanan kesehatan sulit diakses. Warga lebih banyak menggunakan transportasi laut dengan speedboat karena jalur feri dinilai terlalu jauh dan memakan waktu.

“Biaya logistik mahal, termasuk untuk rumah sakit. Bahkan ada warga yang kesulitan menggunakan BPJS karena harus lintas kabupaten,” jelasnya.

Meski begitu, ia menyebut pemerintah daerah saat ini sedang membahas rencana pembukaan badan jalan menuju Tanjung Mangkalihat yang ditargetkan mulai direalisasikan pada 2026.

“Kami berharap pembangunan ini benar-benar menjadi prioritas agar masyarakat pesisir dan daerah terpencil mendapatkan layanan yang sama,” pungkasnya.

(Sf/Rs)