Cari disini...
Seputar Kaltim
Ketua Bawaslu Kukar, Teguh Wibowo. (Foto:M.anshori/Seputarfakta.com)
Tenggarong - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kutai Kartanegara (Kukar) merilis Indeks Kerawanan Pemilihan (IKP).
Pihaknya mencatat netralitas ASN di Kukar berada di level rawan. Ini disampaikan Ketua Bawaslu Kukar, Teguh Wibowo.
Ia menyebut ketidaknetralan ASN Kukar berada di nomor urut tujuh secara nasional. "Dari kasus ketidaknetralan ini, ada delapan yang masuk dan sudah ditangani KASN, itu sangat tinggi," kata Teguh, Rabu (31/7/2024).
Menurutnya, masalah penanganan netralitas ASN tidak dapat ditangani langsung oleh Bawaslu.
Pihaknya hanya bisa menyampaikan rekomendasi kepada instansi terkait yang menangani kasus tersebut. "Kami selalu berupaya melakukan pencegahan dengan mensosialisasikan kepada ASN,” katanya.
Teguh juga mengungkapkan potensi kerawanan di Kukar, seperti ketidakpatuhan peserta pemilu, adanya politik uang, sengketa antar peserta pemilu, distribusi logistik dan data pemilih.
Kata dia, untuk mengatasi berbagai kerawanan tersebut, pihaknya telah memberikan imbauan dan bekerjasama dengan TNI, Polri dan tokoh masyarakat.
Teguh juga mengajak media massa untuk memberikan berita yang akurat agar masyarakat dapat mengetahui proses jalannya Pilkada 2024.
“Kita juga akan perkuat pengawasan dengan melibatkan media massa,” tutupnya.
(Sf/By)
Cari disini...
Seputar Kaltim

Ketua Bawaslu Kukar, Teguh Wibowo. (Foto:M.anshori/Seputarfakta.com)
Tenggarong - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kutai Kartanegara (Kukar) merilis Indeks Kerawanan Pemilihan (IKP).
Pihaknya mencatat netralitas ASN di Kukar berada di level rawan. Ini disampaikan Ketua Bawaslu Kukar, Teguh Wibowo.
Ia menyebut ketidaknetralan ASN Kukar berada di nomor urut tujuh secara nasional. "Dari kasus ketidaknetralan ini, ada delapan yang masuk dan sudah ditangani KASN, itu sangat tinggi," kata Teguh, Rabu (31/7/2024).
Menurutnya, masalah penanganan netralitas ASN tidak dapat ditangani langsung oleh Bawaslu.
Pihaknya hanya bisa menyampaikan rekomendasi kepada instansi terkait yang menangani kasus tersebut. "Kami selalu berupaya melakukan pencegahan dengan mensosialisasikan kepada ASN,” katanya.
Teguh juga mengungkapkan potensi kerawanan di Kukar, seperti ketidakpatuhan peserta pemilu, adanya politik uang, sengketa antar peserta pemilu, distribusi logistik dan data pemilih.
Kata dia, untuk mengatasi berbagai kerawanan tersebut, pihaknya telah memberikan imbauan dan bekerjasama dengan TNI, Polri dan tokoh masyarakat.
Teguh juga mengajak media massa untuk memberikan berita yang akurat agar masyarakat dapat mengetahui proses jalannya Pilkada 2024.
“Kita juga akan perkuat pengawasan dengan melibatkan media massa,” tutupnya.
(Sf/By)