Samarinda - Keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengalami penurunan pada periode 2024-2029 yang baru dilantik hari ini, Senin (2/9/2024). 

Dari total 55 anggota DPRD, hanya 8 orang atau 14,54 persen yang merupakan perempuan. Angka ini lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya yang mencapai 20 persen.

Penurunan jumlah perempuan di parlemen Kaltim ini menunjukkan bahwa target pemerintah untuk mencapai 30 persen keterwakilan perempuan di lembaga legislatif masih jauh dari kenyataan.

Padahal, keterwakilan perempuan di lembaga legislatif dianggap penting untuk memastikan suara dan kepentingan perempuan terwakili dalam pengambilan keputusan.

Salah seorang anggota DPRD Kaltim dari Bontang yang baru dilantik, Shemmy Permata Sari, mengungkapkan komitmennya untuk memperjuangkan kesetaraan gender, khususnya di Kota Bontang. 

"Saya akan berjuang khusus untuk Kota Bontang, memperjuangkan kota ini lebih maksimal lagi. Sebagai perempuan, saya ingin menjadi representasi perempuan di Kota Bontang untuk melakukan kegiatan positif dan menyetarakan gender," tegas Shemy.

Shemy juga menyoroti masalah kekerasan terhadap perempuan yang masih menjadi persoalan serius. Ia mengajak perempuan untuk berani bersuara dan tidak takut melaporkan tindakan kekerasan. 

"Perempuan harus berani speak up agar tidak ada kekerasan yang terjadi lagi. Seringkali, perempuan takut bicara karena masalah ekonomi. Maka dari itu, perempuan harus memiliki keterampilan dan penghasilan sendiri," ujarnya.

Ketua DPRD Bontang turut memberikan dukungan kepada Shemy Permata Sari. Ia berharap Shemy dapat menjalankan amanahnya dengan baik dan menjadi representasi yang baik bagi masyarakat Kota Bontang.

"Saya berharap Shemy bisa menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Dengan sinergi yang baik, banyak masalah yang bisa kita selesaikan bersama," ungkapnya.

Selain isu gender, Shemy juga akan fokus pada permasalahan yang dihadapi masyarakat Kota Bontang, seperti infrastruktur jalan yang rusak dan sektor perikanan. Ia berharap dapat mendorong pemerintah provinsi untuk memberikan perhatian lebih kepada Kota Bontang.

"Banyak jalan provinsi di Kota Bontang yang rusak. Dengan keterbatasan anggaran daerah, kami berharap pemerintah provinsi dapat membantu perbaikan infrastruktur ini," ujar Shemy.

(Sf/Rs)