Sangatta - Keterlambatan pengesahan APBD Kutai Timur (Kutim) menjadi sorotan, mengingat beberapa daerah lain sudah lebih dulu menetapkan dan menjalankan anggarannya.

Asisten Administrasi Umum Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kutim, Sudirman Latif menyampaikan keterlambatan terjadi karena besarnya nilai anggaran, serta perlunya penyesuaian program dengan visi dan misi kepala daerah.

"APBD kita relatif besar dan kita harus menyesuaikan kembali prioritas berdasarkan visi misi bupati dan wakil bupati yang sekarang. Ini proses yang tidak singkat karena banyak yang harus disesuaikan,” ujar Sudirman.

APBD Kutim 2025 awalnya Rp11,15 triliun, tapi setelah dilakukan penyesuaian dan efisiensi, dipangkas menjadi Rp9,89 triliun. Salah satu pemangkasan paling besar terjadi di perjalanan dinas, dipotong hingga 50 persen.

Selain itu, pemerintah daerah (pemda) juga tetap memprioritaskan pembayaran utang sebesar Rp1,3 triliun. Menurut Sudirman, utang ini tidak bisa diabaikan dan tetap harus dibayar.

"Utang jelas jadi prioritas, saya sudah sampaikan semua program penting tapi kita prioritaskan hal yang lebih penting, salah satunya ialah utang," tegasnya. 

Sudirman juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang sudah memberi masukan selama proses penyusunan APBD Perubahan. Beberapa usulan yang masuk sudah diakomodasi dalam program-program penting untuk kepentingan masyarakat Kutim.

(Sf/Lo)