Penajam - Kondisi keuangan Penajam Paser Utara (PPU) dalam dua tahun terakhir belum membaik. Ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat yang mencapai 87 persen dari pendapatan daerah membuat ruang fiskal PPU ikut tertekan ketika transfer dikurangi.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU, Muhajir mengatakan porsi pendapatan dari pusat jauh lebih besar dibanding pendapatan asli daerah (PAD) dan transfer antar daerah.

"Kalau kita sandingkan, pendapatan yang bersumber dari pusat itu sekitar 87 persen, yakni TKD. Selebihnya PAD dan transfer antar daerah," kata Muhajir, Jumat (21/8/2026).

Tekanan fiskal itu terlihat dari postur APBD PPU yang ikut menyusut. APBD 2025 berada di kisaran Rp2,55 triliun, sedangkan APBD 2026 turun menjadi sekitar Rp1,48 triliun.

Muhajir mengatakan perubahan transfer pusat otomatis berpengaruh terhadap kemampuan daerah menjalankan program yang telah direncanakan.

Meski fiskal tertekan, Hal itu bukan berartimembuat seluruh program pembangunan dihentikan. Pemerintah daerah memilih memilah program dalam RPJMD untuk dikerjakan secara bertahap.

"Pemda harus punya keberanian untuk mencicil program visi misi daerah yang sudah dituangkan dalam RPJMD. Dengan kondisi fiskal yang rendah pun, mau tidak mau yang sudah dicanangkan harus berjalan," ujarnya.

Program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat menjadi prioritas. Muhajir mencontohkan Kartu Penajam Cerdas (KPC) sebagai salah satu program yang tetap dijalankan.

"Artinya, penyempitan fiskal sekalipun, jangan sampai pembangunan tidak berharap. Program prioritas tetap dikerjakan, tetapi dengan pola bertahap sesuai kemampuan APBD," tandasnya.

(Sf/Rs)