Samarinda - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Timur terus melakukan upaya peningkatan partisipasi masyarakat terhadap pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang, terutama pada Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Dalam hal ini, Kukar masih menjadi Kabupaten/kota yang berada di urutan terbawah dalam jumlah partisipasi pemilih di berbagai Pemilu/Pilkada di Kaltim sebelumnya. Ternyata tren ini ada dipengaruhi berbagai macam faktor. 

Sehingga, Kepala Badan Kesbangpol Kaltim, Sufian Agus menguraikan faktor penyebab Kukar memiliki jumlah partisipan rendah dari Pilkada 2020 lalu. Bahkan berdampak pada presentase jumlah pemilih Kaltim yang hanya mencapai 61 persen partisipan yang jauh dari target Kemendagri 75 persen.

"Faktor pertama, pemilih kebanyakan berasal dari perusahaan, yang mana bila TPS ditempatkan di satu perusahaan, karyawan di perusahaan lain tidak hadir, inilah yang menyebabkan itu terjadi," beber Sufian saat jumpa pers yang diselenggarakan oleh Diskominfo di ruang WIEK, Samarinda, Selasa (19/12/2023).

Faktor lainnya, pada Pilkada tersebut hanya terdapat satu pasangan calon (Paslon) yang berkontestasi. Adapun Paslon tersebut tidak menjangkau Kecamatan atau Desa tertentu. "Karena ada warga yang tidak tahu menahu soal Paslon tersebut, mungkin tidak terjangkau oleh Paslon tersebut, sehingga warga merasa tidak andil dalam Pilkada," tuturnya.

Selain itu, pengaruh kondisi dunia yang saat itu baru digemparkan oleh Corona Virus Deseas 19 (Covid-19). Dalam kondisi ini masyarakat masih takut untuk keluar, apalagi datang untuk mencoblos ke TPS.

Dari pemaparan kendala tersebut, Kesbangpol Kaltim juga terus melakukan upaya agar Kukar mengalami kenaikan jumlah pemilu. Dalam Pemilu ini Kukar mendapatkan pendanaan sebesar Rp76 miliar. 

Kesbangpol juga terus menggencarkan program yang telah direncanakan. Seperti iklan layanan masyarakat bersama media online, selalu mengadakan dialog interaktif di TV dan Radio, menggandeng forum mitra seperti FKUB, FKDM, FPK. Hingga memberdayakan pemuda sebagai pemilih pemula untuk menggelorakan Pemilu.

Bahkan Kesbangpol melalui keputusan Gubernur terkait bantuan keuangan terhadap Partai Politik (Parpol) pada 2023 ini dinaikan dari Rp1.200 menjadi Rp5000 per suara, sehingga total yang diberikan kepada Parpol sebesar Rp8,1 miliar untuk 55 kursi di DPRD Kaltim. Ini dilakukan semata-mata agar partisipasi politik semakin meningkat.

"Ini bagian dari upaya kami untuk parpol dengan harapan bisa bekerja lebih keras untuk dapat mencapai partisipasi pemilih yang sudah di targetkan tahun mendatang hingga 79,5 persen, kalau mencapai ini patut disyukuri, lebih-lebih bisa jauh dari target, artinya berhasil," bebernya.

Dengan adanya pemaparan tersebut, Sufian berharap agar ini menjadi teguran bersama, untuk saling memperbaiki dan apa yang perlu ditambahkan. "Dukungan dari berbagai pihak sudah dilakukan termasuk pendanaan, bagaimana langkah kolaborasi dan kerja kolektif ini yang dapat ditingkatkan," tutupnya.

(Sf/Rs)