Sangatta – Sejumlah kendaraan dilaporkan terjebak lumpur hingga tiga sampai empat jam saat melintasi jalur alternatif Jembatan Muara Lembak di Kecamatan Bengalon, Kutai Timur (Kutim). Kondisi ini dikeluhkan warga setelah jembatan utama ditutup sementara untuk perbaikan.

Ketua DPRD Kutim, Jimmi meminta pihak swasta ikut membantu memperbaiki jalur alternatif yang digunakan untuk mengalihkan arus lalu lintas selama penutupan jembatan utama.

Jembatan Muara Lembak berada di ruas Jalan Nasional Simpang Perdau–Muara Lembak, Kelurahan Sepaso Timur, Bengalon. Penutupan dilakukan menyusul penurunan kondisi fondasi abutmen serta penurunan tanah pada oprit jembatan hingga kedalaman satu meter.

Berdasarkan surat edaran Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur (Kaltim), penanganan sementara dilakukan melalui pemasangan Jembatan Bailey yang direncanakan berlangsung selama 30 hari sejak 8 Oktober 2026.

Selama pekerjaan berlangsung, kendaraan menuju Sangkulirang dan wilayah sekitarnya dialihkan melalui Jembatan Ken Arok di Sepaso Timur. Namun, sejumlah titik pada jalur alternatif tersebut dilaporkan amblas dan berlumpur hingga menyebabkan kendaraan kesulitan melintas.

Jimmi mengatakan, kondisi jalan alternatif yang belum cukup kuat menjadi kendala bagi kendaraan berat maupun alat berat. Ia berharap waktu penanganan sementara jembatan utama dapat dimanfaatkan untuk membenahi akses tersebut, terutama melalui keterlibatan perusahaan swasta.

“Prosesnya memang waktu yang singkat ini yang diharapkan bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh semua pihak, terutama peran swasta yang paling penting,” ujar Jimmi.

Ia juga menyampaikan keluhan warga yang mengalami kesulitan saat melewati jalur alternatif tersebut. Sejumlah kendaraan bahkan terjebak di jalan berlumpur selama berjam-jam.

“Masyarakat mengeluh setelah lewat jalur alternatif malah amblas bahkan terjebak di dalam lumpur minggu ini, yang minimal tiga sampai empat jam,” ungkapnya.

Jimmi menjelaskan, dukungan anggaran fisik dari Pemprov Kaltim diperkirakan baru dapat direalisasikan pada awal 2027. Karena itu, ia mendorong koordinasi antara koordinator wilayah dan perusahaan swasta untuk membantu penanganan jalan selama menunggu realisasi anggaran tersebut.

Meski demikian, keterlibatan perusahaan perlu mengikuti prosedur dan ketentuan internal masing-masing. Perencanaan serta koordinasi diperlukan agar bantuan yang diberikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan penanganan di lapangan.

“Untuk mendorong semua pihak berkontribusi itu perlu perencanaan matang dan koordinasi yang baik, karena menyangkut tanggung jawab masing-masing pihak,” pungkasnya.

(Sf/Lo)