Kemiskinan di Kaltim Turun, tapi Masih Ada 211 Ribu Jiwa Hidup Susah

    Seputarfakta.com - Maulana -

    Seputar Kaltim

    17 Januari 2025 11:19 WIB

    Potret bangunan rumah kategori miskin. (Foto: Maulana/Seputarfakta.com)

    Samarinda - Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Timur (Kaltim) melaporkan penurunan angka kemiskinan pada September 2024. Meski demikian, masih ada 211.880 jiwa penduduk Kaltim yang tergolong miskin.

    Kepala BPS Kaltim, Yusniar Juliana, mengungkapkan persentase penduduk miskin pada September 2024 mencapai 5,51 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan Maret 2024 yang sebesar 5,78 persen.

    "Penurunan ini terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan," kata Yusniar.

    Yusniar menjelaskan, penurunan angka kemiskinan ini didapat dari hasil Survei Pendapatan dan Pengeluaran Rumah Tangga (Susenas) yang dilakukan pada September 2024. Survei ini melibatkan 1.310 rumah tangga di 131 blok sensus sampel.

    Lebih rinci, BPS mencatat persentase penduduk miskin perkotaan pada September 2024 sebesar 4,41 persen, turun dari 4,47 persen pada Maret 2024. Sementara itu, persentase penduduk miskin perdesaan pada periode yang sama turun dari 8,76 persen menjadi 8 persen.

    "Penurunan yang lebih signifikan terjadi di perdesaan," ujar Yusniar.

    Secara nasional, Kaltim menempati posisi ke-9 provinsi dengan angka kemiskinan terendah. Angka kemiskinan rata-rata nasional pada September 2024 sebesar 8,57 persen. Provinsi dengan angka kemiskinan terendah adalah Bali 3,80 persen, sementara Papua Pegunungan masih menjadi provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi 29,66 persen.

    Meski terjadi penurunan, Yusniar mengingatkan bahwa masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk terus menekan angka kemiskinan di Kaltim. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemerataan pembangunan.

    "Pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah-daerah yang masih memiliki angka kemiskinan tinggi," tandasnya.

    (Sf/Rs)

    Tim Editorial

    Connect With Us

    Copyright @ 2023 seputarfakta.com.
    All right reserved

    Kategori

    Informasi

    Kemiskinan di Kaltim Turun, tapi Masih Ada 211 Ribu Jiwa Hidup Susah

    Seputarfakta.com - Maulana -

    Seputar Kaltim

    17 Januari 2025 11:19 WIB

    Potret bangunan rumah kategori miskin. (Foto: Maulana/Seputarfakta.com)

    Samarinda - Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Timur (Kaltim) melaporkan penurunan angka kemiskinan pada September 2024. Meski demikian, masih ada 211.880 jiwa penduduk Kaltim yang tergolong miskin.

    Kepala BPS Kaltim, Yusniar Juliana, mengungkapkan persentase penduduk miskin pada September 2024 mencapai 5,51 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan Maret 2024 yang sebesar 5,78 persen.

    "Penurunan ini terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan," kata Yusniar.

    Yusniar menjelaskan, penurunan angka kemiskinan ini didapat dari hasil Survei Pendapatan dan Pengeluaran Rumah Tangga (Susenas) yang dilakukan pada September 2024. Survei ini melibatkan 1.310 rumah tangga di 131 blok sensus sampel.

    Lebih rinci, BPS mencatat persentase penduduk miskin perkotaan pada September 2024 sebesar 4,41 persen, turun dari 4,47 persen pada Maret 2024. Sementara itu, persentase penduduk miskin perdesaan pada periode yang sama turun dari 8,76 persen menjadi 8 persen.

    "Penurunan yang lebih signifikan terjadi di perdesaan," ujar Yusniar.

    Secara nasional, Kaltim menempati posisi ke-9 provinsi dengan angka kemiskinan terendah. Angka kemiskinan rata-rata nasional pada September 2024 sebesar 8,57 persen. Provinsi dengan angka kemiskinan terendah adalah Bali 3,80 persen, sementara Papua Pegunungan masih menjadi provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi 29,66 persen.

    Meski terjadi penurunan, Yusniar mengingatkan bahwa masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk terus menekan angka kemiskinan di Kaltim. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemerataan pembangunan.

    "Pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah-daerah yang masih memiliki angka kemiskinan tinggi," tandasnya.

    (Sf/Rs)