Sangatta - Rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) masih mendapat sejumlah catatan penting dari pemerintah pusat.

Tim Direktorat Jenderal Prasarana Strategis (DJPS) Kementerian PUPR menemukan beberapa aspek yang perlu dibenahi sebelum proyek dapat direalisasikan.

Perwakilan DJPS Kementerian PUPR, Ryan Lubis menyampaikan meski lahan yang diusulkan seluas delapan hektare telah memenuhi kriteria dari sisi luas, namun kesiapan teknis di lapangan masih perlu ditingkatkan.

“Secara dimensi lahan sudah cukup, tidak ada masalah. Namun memang masih perlu pematangan lahan,” ujar Ryan usai meninjau lokasi di Jalan Simono, Senin (6/4/2026).

Selain itu, ia juga menyoroti kondisi infrastruktur dasar yang belum sepenuhnya tersedia, seperti akses jalan, listrik dan air bersih.

“Akses jalan masih belum diaspal, kemudian listrik dan air juga masih perlu proses lanjutan, termasuk pematangan lahan,” jelasnya.

Kesiapan infrastruktur tersebut menjadi bagian penting dalam penilaian kelayakan pembangunan Sekolah Rakyat, sehingga perlu segera dipenuhi oleh pemerintah daerah.

Meski demikian, ia mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Kutim yang menyatakan kesiapan untuk memenuhi seluruh persyaratan tersebut.

“Pemerintah daerah sudah menyampaikan siap membantu, baik dalam pematangan lahan, akses jalan, air minum, maupun listrik,” katanya.

Ryan mengatakan hasil peninjauan ini selanjutnya akan dilaporkan ke pemerintah pusat sebagai bahan evaluasi dalam menentukan kelanjutan program pembangunan Sekolah Rakyat di Kutim.

“Saya akan laporkan ke pusat. Nanti akan kami sampaikan kembali perkembangannya,” pungkasnya.

(Sf/Lo)