Samarinda - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan perhatian dan pendampingan khusus bagi Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). 

Langkah ini diambil menyusul banyaknya aduan masyarakat serta dinamika opini publik terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di wilayah tersebut.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, menegaskan bahwa pihaknya terus memantau perkembangan di Kaltim, terutama dalam hal alokasi anggaran, agar tetap sejalan dengan semangat efisiensi.

"Kaltim ini sedang kita dampingi secara khusus karena banyak aduan dan kami mencermati opini yang ada di publik. Kami terus mengingatkan agar betul-betul berhati-hati dengan APBD, agar dialokasikan sesuai dengan semangat efisiensi," ujar Bima Arya.

Sebagai langkah konkret, Kemendagri telah menerjunkan tim dari Inspektorat Jenderal (Irjen) serta menjalin komunikasi intensif melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Otda) untuk memberikan peringatan kepada pemerintah daerah setempat.

"Kaltim ini banyak catatan dari kami. Setiap perkembangan pasti kita sikapi. Ada dari Irjen yang kami turunkan ke sana, teman-teman dari Otda juga berkomunikasi mengingatkan. Intinya, semangat efisiensi itu harus terus dipegang," tegasnya.

Bima Arya juga menyoroti filosofi kepemimpinan yang seharusnya lebih mengutamakan kinerja daripada fasilitas. Menurutnya, kepala daerah harus memiliki kesadaran untuk menempatkan kepentingan rakyat di atas kenyamanan pribadi.

"Pemimpin itu yang paling terakhir senang, yang paling terakhir enak. Pemimpin itu bukan berorientasi pada fasilitas, tapi pada karya dan kinerja. Kita berharap semangat itu disadari oleh kepala daerah, termasuk oleh Pak Gubernur," lanjutnya.

Mengenai respons dari Gubernur Kaltim, Bima menjelaskan bahwa meski secara prosedur formal pembahasan anggaran telah ditempuh, ada aspek etika dan prinsip efisiensi yang tidak boleh diabaikan oleh para pemangku kebijakan.

Terkait adanya polemik anggaran untuk fasilitas tertentu, seperti pengadaan kursi penjabat yang tengah menjadi sorotan publik, Wamendagri meminta Pemerintah Provinsi Kaltim untuk melakukan kaji ulang secara serius.

Bima Arya menekankan bahwa jika sebuah program tidak masuk dalam skala prioritas dan manfaatnya tidak dirasakan langsung oleh warga, maka sebaiknya tidak dilanjutkan.

"Kami meminta Pak Gubernur untuk betul-betul mempertimbangkan kembali, mengkaji kembali. Semua kan bisa disesuaikan. Kalau tidak prioritas, ya batalkan saja. Kalau tidak dirasakan oleh warga, ya tidak usah dilanjutkan lagi," cetusnya.

Kemendagri menyerahkan keputusan akhir kepada kepala daerah, namun dengan catatan tegas agar pengelolaan keuangan dikembalikan pada prinsip efisiensi demi kepentingan publik.

(Sf/Rs)