Seputar Kaltim

    Kemenag kembali Usulkan Subsidi Transportasi Jemaah Haji ke Pemkab Berau

    Penulis:Baiq Eliana|Redaktur:Rusdianto
    14 Januari 2025 pukul 13:26 WITA

    Ilustrasi jemaah haji. (Freepik)

    Tanjung Redeb - Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Berau, Kabul Budiono menyampaikan terkait pemerintah daerah yang memberikan subsidi transportasi kepada jemaah haji, yakni dari Kabupaten Berau menuju embarkasi Balikpapan. Dirinya mengatakan untuk tahun ini telah diusulkan lagi. sehingga, ia berharap subsidi itu dapat terus berlanjut guna meringankan beban jemaah.

    "InsyaAllah selalu kita sampaikan ke pemerintah daerah dan sudah diusulkan, mudah-mudahan mendapatkan subsidi yang sama lah seperti tahun sebelumnya," ungkap Kabul. 

    Ia pun mengatakan, Peran Pemerintah Daerah tersebut telah diatur berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Di mana pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan dukungan transportasi dan konsumsi bagi jemaah haji di luar tanggung jawab Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH). Oleh karena itu, ia berharap hal ini dapat meringankan beban jemaah dan mendukung lancarnya pelaksanaan ibadah haji.

    "Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pelaksanaan ibadah haji tahun ini dapat berjalan lebih baik dan tetap memberikan kenyamanan bagi para jemaah," tuturnya.

    Sementara itu, terkait biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) terdiri dari dua komponen utama yakni  Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH) yang dibayar langsung oleh jemaah, serta dana penyelenggaraan haji yang disubsidi oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Ia pun menjelaskan, bahwa secara nasional biaya haji tidak mengalami kenaikan. Namun, jemaah merasa beban biaya bertambah karena pengurangan subsidi dari BPKH.

    "Saya sampaikan dari awal, biaya haji itu sebenarnya dari dulu hampir relatif sama, hanya saja yang terkesan menjadi naik itu adalah ketika yang dibayar jemaah lebih mahal karena subsidinya yang dikurangi dari BPKH," katanya.

    Kabul pun menyampaikan terkait kuota haji nasional masih berada pada angka 221 ribu jemaah. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia berharap ada penambahan kuota dari Pemerintah Arab Saudi, seperti yang terjadi tahun sebelumnya, di mana terdapat tambahan kuota sebanyak 20 ribu jemaah.

    "Kita tidak tau nanti ke depan, karena ini haji kan masih dalam masa transisi antara kementerian agama dan badan pengelola haji, ya mudah-mudahan pendekatan dengan pemerintah Arab Saudi ini, kita bisa mendapatkan tambahan lagi," pungkasnya.

    (Sf/Rs)

    Seputar Kaltim

    Kemenag kembali Usulkan Subsidi Transportasi Jemaah Haji ke Pemkab Berau

    Penulis:Baiq Eliana|Redaktur:Rusdianto
    14 Januari 2025 pukul 13:26 WITA

    Ilustrasi jemaah haji. (Freepik)

    Tanjung Redeb - Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Berau, Kabul Budiono menyampaikan terkait pemerintah daerah yang memberikan subsidi transportasi kepada jemaah haji, yakni dari Kabupaten Berau menuju embarkasi Balikpapan. Dirinya mengatakan untuk tahun ini telah diusulkan lagi. sehingga, ia berharap subsidi itu dapat terus berlanjut guna meringankan beban jemaah.

    "InsyaAllah selalu kita sampaikan ke pemerintah daerah dan sudah diusulkan, mudah-mudahan mendapatkan subsidi yang sama lah seperti tahun sebelumnya," ungkap Kabul. 

    Ia pun mengatakan, Peran Pemerintah Daerah tersebut telah diatur berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Di mana pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan dukungan transportasi dan konsumsi bagi jemaah haji di luar tanggung jawab Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH). Oleh karena itu, ia berharap hal ini dapat meringankan beban jemaah dan mendukung lancarnya pelaksanaan ibadah haji.

    "Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pelaksanaan ibadah haji tahun ini dapat berjalan lebih baik dan tetap memberikan kenyamanan bagi para jemaah," tuturnya.

    Sementara itu, terkait biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) terdiri dari dua komponen utama yakni  Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH) yang dibayar langsung oleh jemaah, serta dana penyelenggaraan haji yang disubsidi oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Ia pun menjelaskan, bahwa secara nasional biaya haji tidak mengalami kenaikan. Namun, jemaah merasa beban biaya bertambah karena pengurangan subsidi dari BPKH.

    "Saya sampaikan dari awal, biaya haji itu sebenarnya dari dulu hampir relatif sama, hanya saja yang terkesan menjadi naik itu adalah ketika yang dibayar jemaah lebih mahal karena subsidinya yang dikurangi dari BPKH," katanya.

    Kabul pun menyampaikan terkait kuota haji nasional masih berada pada angka 221 ribu jemaah. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia berharap ada penambahan kuota dari Pemerintah Arab Saudi, seperti yang terjadi tahun sebelumnya, di mana terdapat tambahan kuota sebanyak 20 ribu jemaah.

    "Kita tidak tau nanti ke depan, karena ini haji kan masih dalam masa transisi antara kementerian agama dan badan pengelola haji, ya mudah-mudahan pendekatan dengan pemerintah Arab Saudi ini, kita bisa mendapatkan tambahan lagi," pungkasnya.

    (Sf/Rs)