Cari disini...
Seputar Kaltim
Kelompok Penyandang Disabilitas Ikutan Aksi 215, Soroti Anggaran Disabilitas yang Dipangkas Gubernur Kaltim
Salah satu penyandang disabilitas, Muhammad Ilham ikut dalam aksi 215. (Foto: Maulana/seputarfakta.com)
Samarinda - Kelompok penyandang disabilitas turut turun ke jalan dalam gelaran "Aksi 215" di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), pada Kamis (21/5/2026).
Tergabung dalam Aliansi Pejuang Masyarakat Kaltim, mereka memprotes keras kebijakan Gubernur Rudy Mas'ud terkait pemotongan drastis kuota bantuan sosial (bansos) bagi penyandang disabilitas serta dugaan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Muhammad Ilham, perwakilan penyandang disabilitas yang bertindak sebagai orator, menyampaikan kekecewaan mendalam atas hilangnya hak ribuan rekan-rekannya.
Menurutnya, penerima bansos disabilitas yang biasanya mencapai 6.000 orang per tahun, kini dipangkas secara sepihak.
"Ternyata yang mendapatkan kemarin hanya 500 orang. Ke mana 5.500 suara kami? Ke mana nama-nama kami?,” tegas Ilham di hadapan massa aksi.
Dalam orasinya, Ilham menyoroti alasan efisiensi anggaran yang kerap digaungkan oleh pemerintah provinsi.
Ia menilai alasan tersebut berbanding terbalik dengan gaya hidup dan pengeluaran gubernur yang dibebankan pada APBD.
Massa aksi menuntut transparansi terkait dugaan penggunaan APBD untuk kebutuhan pribadi gubernur, termasuk biaya cuci pakaian, serta anggaran bernilai fantastis untuk tim ahli yang dipertanyakan kinerjanya.
"Dia menggunakan anggaran untuk tim ahli yang angkanya mencapai Rp20 juta hingga puluhan juta rupiah. Kalau dihitung rata-rata ratusan per bulan selama satu tahun, itu anggaran besar. Pertanyaannya, pembangunan apa yang sudah dihasilkan oleh seorang Rudy Mas'ud di Kaltim ini?,” cecarnya.
Puncak kekecewaan massa juga ditujukan pada pengadaan fasilitas kursi pijat seharga Rp125 juta untuk gubernur, yang diklaim sebagai fasilitas pelepas lelah.
Ilham menilai langkah ini sangat melukai hati masyarakat, khususnya penyandang disabilitas tunanetra.
Ia menanyakan mengapa gubernur lebih memilih membeli barang mewah ketimbang memberdayakan warganya sendiri.
"Bukankah bapak bisa memberdayakan teman-teman disabilitas tunanetra? Mereka menghidupi keluarganya itu hanya dengan memijat, pak. Di mana simpati dan empati seorang Rudy Mas'ud?,” ucapnya.
Aliansi Pejuang Masyarakat Kaltim menegaskan kehadiran mereka bukan untuk meminta belas kasihan, melainkan menuntut hak yang seharusnya mereka dapatkan dari kekayaan alam Kaltim.
Mereka menolak keras praktik nepotisme dan kebijakan yang hanya menguntungkan kroni-kroni pejabat. Di akhir orasinya, Ilham memberikan ultimatum keras kepada Gubernur Rudy Mas'ud.
"Jika Anda ingin mundur dengan terhormat, itu lebih baik daripada kami, masyarakat Kaltim, yang membantu Anda mundur," pungkasnya yang disambut riuh persetujuan dari rekan-rekan peserta aksi.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada perwakilan resmi dari pihak Pemerintah Provinsi Kaltim maupun Gubernur Rudy Mas'ud yang menemui massa aksi untuk memberikan klarifikasi.
(Sf/Lo)
Cari disini...
Seputar Kaltim
Kelompok Penyandang Disabilitas Ikutan Aksi 215, Soroti Anggaran Disabilitas yang Dipangkas Gubernur Kaltim
Salah satu penyandang disabilitas, Muhammad Ilham ikut dalam aksi 215. (Foto: Maulana/seputarfakta.com)
Samarinda - Kelompok penyandang disabilitas turut turun ke jalan dalam gelaran "Aksi 215" di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), pada Kamis (21/5/2026).
Tergabung dalam Aliansi Pejuang Masyarakat Kaltim, mereka memprotes keras kebijakan Gubernur Rudy Mas'ud terkait pemotongan drastis kuota bantuan sosial (bansos) bagi penyandang disabilitas serta dugaan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Muhammad Ilham, perwakilan penyandang disabilitas yang bertindak sebagai orator, menyampaikan kekecewaan mendalam atas hilangnya hak ribuan rekan-rekannya.
Menurutnya, penerima bansos disabilitas yang biasanya mencapai 6.000 orang per tahun, kini dipangkas secara sepihak.
"Ternyata yang mendapatkan kemarin hanya 500 orang. Ke mana 5.500 suara kami? Ke mana nama-nama kami?,” tegas Ilham di hadapan massa aksi.
Dalam orasinya, Ilham menyoroti alasan efisiensi anggaran yang kerap digaungkan oleh pemerintah provinsi.
Ia menilai alasan tersebut berbanding terbalik dengan gaya hidup dan pengeluaran gubernur yang dibebankan pada APBD.
Massa aksi menuntut transparansi terkait dugaan penggunaan APBD untuk kebutuhan pribadi gubernur, termasuk biaya cuci pakaian, serta anggaran bernilai fantastis untuk tim ahli yang dipertanyakan kinerjanya.
"Dia menggunakan anggaran untuk tim ahli yang angkanya mencapai Rp20 juta hingga puluhan juta rupiah. Kalau dihitung rata-rata ratusan per bulan selama satu tahun, itu anggaran besar. Pertanyaannya, pembangunan apa yang sudah dihasilkan oleh seorang Rudy Mas'ud di Kaltim ini?,” cecarnya.
Puncak kekecewaan massa juga ditujukan pada pengadaan fasilitas kursi pijat seharga Rp125 juta untuk gubernur, yang diklaim sebagai fasilitas pelepas lelah.
Ilham menilai langkah ini sangat melukai hati masyarakat, khususnya penyandang disabilitas tunanetra.
Ia menanyakan mengapa gubernur lebih memilih membeli barang mewah ketimbang memberdayakan warganya sendiri.
"Bukankah bapak bisa memberdayakan teman-teman disabilitas tunanetra? Mereka menghidupi keluarganya itu hanya dengan memijat, pak. Di mana simpati dan empati seorang Rudy Mas'ud?,” ucapnya.
Aliansi Pejuang Masyarakat Kaltim menegaskan kehadiran mereka bukan untuk meminta belas kasihan, melainkan menuntut hak yang seharusnya mereka dapatkan dari kekayaan alam Kaltim.
Mereka menolak keras praktik nepotisme dan kebijakan yang hanya menguntungkan kroni-kroni pejabat. Di akhir orasinya, Ilham memberikan ultimatum keras kepada Gubernur Rudy Mas'ud.
"Jika Anda ingin mundur dengan terhormat, itu lebih baik daripada kami, masyarakat Kaltim, yang membantu Anda mundur," pungkasnya yang disambut riuh persetujuan dari rekan-rekan peserta aksi.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada perwakilan resmi dari pihak Pemerintah Provinsi Kaltim maupun Gubernur Rudy Mas'ud yang menemui massa aksi untuk memberikan klarifikasi.
(Sf/Lo)