Penajam - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) merekomendasikan penerbitan surat keputusan (SK) bupati tentang siaga darurat bencana hidrometeorologi. Rekomendasi itu didorong dampak kekeringan yang mulai muncul di lapangan, dari krisis air bersih hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kepala Pelaksana BPBD PPU, Nurlaila mengatakan rekomendasi tersebut tidak hanya mengacu pada prediksi El Nino dari BMKG, tetapi juga kondisi faktual yang telah terjadi di PPU.

"Prediksi BMKG kita bandingkan dengan fakta empirik di lapangan. Panas berlangsung cukup lama, suhu tinggi dan hari tanpa hujan cukup panjang. Dampaknya sudah terlihat," kata Nurlaila, Kamis (30/7/2026). 

Dampak kekeringan mulai dirasakan di sektor pertanian dan ketersediaan air bersih. Sejumlah sumber air baku Perumda Air Minum Danum Taka (AMDT) dan sumur warga mengalami penurunan, terutama di wilayah Sepaku.

Kelurahan Sepaku bahkan telah mengajukan permintaan bantuan air bersih kepada AMDT. Di Desa Karang Jinawi, BPBD menerima laporan 384 kepala keluarga (KK) mengalami kesulitan air bersih.

Di sisi lain, kejadian karhutla mulai muncul di sejumlah wilayah. Kondisi tersebut menjadi indikator bahwa kemarau tidak lagi sebatas ancaman, tetapi mulai berdampak terhadap aktivitas dan kebutuhan dasar masyarakat.

Nurlaila mengatakan SK siaga darurat diperlukan sebagai dasar untuk mengaktifkan komando penanganan dan mengerahkan sumber daya lintas sektor sebelum kondisi berkembang menjadi tanggap darurat.

"Dengan adanya SK, kita bisa mengaktifkan komando, membuka posko dan menggerakkan seluruh sumber daya secara kolaboratif," ujar Nurlaila.

Melalui komando tersebut, BPBD akan mengoordinasikan langkah penanganan, termasuk pemenuhan air bersih dan mitigasi karhutla. Personel, peralatan dan armada yang dibutuhkan juga telah diidentifikasi.

BPBD juga mendorong penguatan cadangan air melalui pembangunan embung untuk menghadapi periode kering yang diperkirakan berlangsung panjang.

Lanjut Nurlaila, prediksi BMKG menunjukkan periode El Nino dapat berlangsung hingga awal 2027. Olehnya itu, pemerintah memilih memperkuat mitigasi sebelum dampak kekeringan semakin meluas.

"Jangan sampai ancaman ini menjadi kenyataan. Kalau sudah tanggap darurat, kondisinya ekstrem. Yang masih bisa kita hitung dan antisipasi harus kita tangani sejak sekarang," tegasnya.

(Sf/Rs)