Seputar Kaltim

    Kejar Target April 2026, Pemkot Bontang Genjot Pematangan dan Hibah Lahan Sekolah Rakyat

    Penulis:Nuraini|Redaktur:Rusdianto
    14 April 2026 pukul 08:23 WITA

    Rapat pimpinan Pemkot Bontang, terkait rencana pembangunan sekolah rakyat. (Foto: Prokompim Bontang)

    Bontang - Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang semakin serius mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat dengan fokus pada percepatan hibah lahan dan kesiapan infrastruktur pendukung. Langkah ini dinilai krusial agar pekerjaan fisik dapat segera dimulai sesuai target pada April 2026.

    Hal tersebut disampaikan dalam rapat pimpinan yang digelar di Kantor Wali Kota Bontang, Senin (13/4/2026), dipimpin oleh Wali Kota Neni Moerniaeni bersama Wakil Wali Kota Agus Haris, serta dihadiri jajaran OPD dan tim penyelenggara.

    Dalam arahannya, Neni menegaskan bahwa seluruh kendala yang berpotensi menghambat pembangunan harus segera dituntaskan, terutama terkait lahan dan administrasi.

    “Pembangunan Sekolah Rakyat harus terus kita percepat. Kendala yang ada, terutama pematangan lahan, administrasi hibah, dan dokumen lingkungan, harus segera diselesaikan agar tidak menghambat progres pembangunan,” ujar Neni.

    Ia juga menekankan pentingnya percepatan proses hibah lahan agar tahapan konstruksi tidak tertunda.

    Dari sisi teknis, tim melaporkan bahwa sebagian lahan telah siap dan hanya memerlukan perapihan di beberapa titik. Kondisi ini dinilai menjadi peluang untuk mempercepat tahapan pembangunan jika didukung penyelesaian administrasi yang cepat.

    Selain itu, kebutuhan infrastruktur pendukung turut menjadi perhatian dalam rapat. Akses jalan menuju lokasi hingga fasilitas penunjang kawasan sekolah dibahas untuk memastikan kelancaran pembangunan dan operasional ke depan.

    Rapat ini juga merupakan tindak lanjut dari kunjungan Pejabat Pembuat Komitmen Sekolah Rakyat dari Kementerian Pekerjaan Umum pada 7 April 2026. Dalam pertemuan tersebut, disepakati percepatan pematangan lahan, penyelesaian administrasi hibah, serta penguatan koordinasi lintas dinas.

    (Sf/Lo)

    Seputar Kaltim

    Kejar Target April 2026, Pemkot Bontang Genjot Pematangan dan Hibah Lahan Sekolah Rakyat

    Penulis:Nuraini|Redaktur:Rusdianto
    14 April 2026 pukul 08:23 WITA

    Rapat pimpinan Pemkot Bontang, terkait rencana pembangunan sekolah rakyat. (Foto: Prokompim Bontang)

    Bontang - Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang semakin serius mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat dengan fokus pada percepatan hibah lahan dan kesiapan infrastruktur pendukung. Langkah ini dinilai krusial agar pekerjaan fisik dapat segera dimulai sesuai target pada April 2026.

    Hal tersebut disampaikan dalam rapat pimpinan yang digelar di Kantor Wali Kota Bontang, Senin (13/4/2026), dipimpin oleh Wali Kota Neni Moerniaeni bersama Wakil Wali Kota Agus Haris, serta dihadiri jajaran OPD dan tim penyelenggara.

    Dalam arahannya, Neni menegaskan bahwa seluruh kendala yang berpotensi menghambat pembangunan harus segera dituntaskan, terutama terkait lahan dan administrasi.

    “Pembangunan Sekolah Rakyat harus terus kita percepat. Kendala yang ada, terutama pematangan lahan, administrasi hibah, dan dokumen lingkungan, harus segera diselesaikan agar tidak menghambat progres pembangunan,” ujar Neni.

    Ia juga menekankan pentingnya percepatan proses hibah lahan agar tahapan konstruksi tidak tertunda.

    Dari sisi teknis, tim melaporkan bahwa sebagian lahan telah siap dan hanya memerlukan perapihan di beberapa titik. Kondisi ini dinilai menjadi peluang untuk mempercepat tahapan pembangunan jika didukung penyelesaian administrasi yang cepat.

    Selain itu, kebutuhan infrastruktur pendukung turut menjadi perhatian dalam rapat. Akses jalan menuju lokasi hingga fasilitas penunjang kawasan sekolah dibahas untuk memastikan kelancaran pembangunan dan operasional ke depan.

    Rapat ini juga merupakan tindak lanjut dari kunjungan Pejabat Pembuat Komitmen Sekolah Rakyat dari Kementerian Pekerjaan Umum pada 7 April 2026. Dalam pertemuan tersebut, disepakati percepatan pematangan lahan, penyelesaian administrasi hibah, serta penguatan koordinasi lintas dinas.

    (Sf/Lo)