Samarinda - Kabar tentang Surat Edaran Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terkait Bantuan Hari Raya (BHR) untuk pengemudi ojek online (ojol) disambut antusias oleh para driver di Samarinda. 

Namun, mereka juga menaruh harapan besar agar kebijakan ini dapat direalisasikan dengan adil dan transparan.

Ketua Umum Bubuhan Driver Gojek Samarinda (BUDGOS) dan Koordinator Aliansi Mitra Kaltim Bersatu (AMKB), Ivan Jaya mengungkapkan bahwa informasi yang beredar menyebutkan BHR akan dihitung berdasarkan persentase dari total pendapatan selama setahun, dengan minimal 20 persen dari setiap orderan.

"Pembagiannya nanti tergantung per orderan selama setahun, itu bilangnya minimal 20 persen dalam orderan. Habis itu dibagi selama setahun itu berapa orderan, berapa ini, jadi disesuaikan sama yang didapatkan gitu per bulannya berapa," jelas Ivan.

Namun, Ivan juga menekankan bahwa informasi ini masih bersifat sementara dan belum ada kepastian dari pihak aplikator. 

"Tapi ini info-info yang kita dapat sih. Maksudnya tapi belum pasti dari manajemen. Belum ada penyampaian yang pasti," tambahnya.

Kekhawatiran juga muncul terkait implementasi kebijakan ini oleh seluruh aplikator. Ivan menyebutkan bahwa ada informasi yang menyebutkan salah satu aplikator, Maxim, belum memberikan respons positif terkait BHR. 

"Kayak Maxim katanya gak mau ngasih. Atau gimana gitu belum ada informasinya," ungkapnya.

Di sisi lain, Gojek dan Grab dikabarkan telah menyatakan kesiapan mereka untuk menjalankan kebijakan ini. 

"Gojek sama grab sudah dipanggilkan kemarin sama Presiden, CEO-nya siap, info-nya si begitu," kata Ivan.

Yohanes Brekhman Mbete, Ketua Tepian Driver Online (TDO) dan Koordinator AMKB, menambahkan bahwa para driver berharap BHR dapat disalurkan melalui sistem yang sudah familiar bagi mereka, seperti Gopay. 

"Kalau aku sih percayanya ketika udah masuk di Gopay ya bener bener," ujarnya.

Yohanes juga menyoroti pentingnya keadilan dalam pembagian BHR, mengingat jumlah driver yang sangat banyak. 

"Driver ini banyak, ribuan. Terus kalau bingung juga kita kalau disamaratakan, misalnya, udah, sepuluh aja udah ambil," katanya.

Para driver juga berharap agar pemerintah tidak hanya memberikan bantuan saat hari raya, tetapi juga memperhatikan masalah tarif yang selama ini menjadi keluhan utama mereka. 

"Kalau bisa ya pemerintah lebih bantu lagi kami untuk masalah tarif ke depannya harus dipertegas gitu loh harganya biar sesuai sama kita untuk yang kita bisa bawa pulang harusnya itu aja sih," ujar Ivan.

Terkait pendapatan selama bulan Ramadan, Ivan mengakui bahwa terjadi penurunan dibandingkan bulan-bulan biasa. Namun, ia optimis akan terjadi peningkatan menjelang dan setelah Lebaran. 

"Biasanya pengalaman saya setiap tahun itu biasanya seminggu atau dua minggu sebelum lebaran, nah itu beramai, beroderan banyak, apalagi seminggu setelah, seminggu mau lebaran, nah sudah, di mall-mall kan penuh itu," jelasnya.

Saat ini mereka sedang mengawal sampai tuntas agar Surat Edaran Menaker terkait BHR kepada Ojol dapat dilaksanakan oleh Aplikator sebagaimana mestinya.

Karena jangan sampai aplikator membuat persyaratan dan kriteria yang rumit demi menghindari tanggung jawab pemberian BHR kepada ojek online. 

“Jika kemudian hari pelaksanaan SE Menaker tidak dijalankan sebagaimana mestinya oleh aplikator, pastinya membuat kami marah, sehingga tidak menutup kemungkinan kami akan turun aksi untuk menuntut dan memperjuangkan hak hak kami tersebut,” tutupnya. 

(Sf/Rs)