Samarinda - Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) Kalimantan Timur (Kaltim) mulai tancap gas walaupun belum dapat Surat Keputusan (SK).

Diketuai oleh mantan Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Irianto Lambrie, tim ini diproyeksikan menjadi motor penggerak inovasi kebijakan daerah, mulai dari urusan menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga membentengi program pemerintah dari jeratan hukum.

Ia menegaskan kehadiran TAGUPP adalah kebutuhan strategis untuk memberikan analisis, prediksi dan pendampingan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Gubernur menekankan agar Kaltim tidak lagi terlalu bergantung pada dana Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pusat. Kami diminta mencari inovasi dan strategi untuk meningkatkan PAD," ungkap Irianto Lambrie dalam pertemuan perdana, Kamis (26/2/2026).

Irianto tak menampik upaya mendongkrak PAD Kaltim kini menghadapi tantangan regulasi. Banyak kewenangan strategis, seperti sektor pertambangan dan kehutanan kini telah ditarik ke pemerintah pusat"

Sebagai solusinya, TAGUPP tengah memetakan celah inovasi yang masih berada dalam koridor hukum. Strategi yang disiapkan meliputi optimalisasi pajak, retribusi, pemanfaatan aset daerah, hingga menggali potensi ekonomi di wilayah perairan, alur sungai dan kawasan pesisir yang perizinannya diterbitkan oleh kementerian.

Selain urusan pendapatan, TAGUPP juga ditugaskan untuk mengawal proses penyusunan anggaran dan pelaksanaan kebijakan agar tidak berujung pada persoalan hukum di kemudian hari. 

Terkait sorotan publik terhadap postur APBD belakangan ini, Irianto dengan tegas menepis adanya isu anggaran siluman. Ia mengingatkan penyusunan APBD adalah proses panjang yang ketat dan transparan.

"Untuk APBD 2025, prosesnya sudah berjalan dan hampir final sebelum gubernur definitif dilantik. Secara prosedural dan legal, (anggaran) telah melalui tahapan pembahasan bersama DPRD hingga evaluasi Kementerian Dalam Negeri. Tidak mungkin ada anggaran siluman karena seluruh prosesnya terdokumentasi dan diawasi," tegasnya.

Irianto menekankan kunci keberhasilan kepemimpinan daerah tidak hanya bergantung pada kekayaan sumber daya alam, melainkan inovasi, penguasaan teknologi dan jejaring.

TAGUPP berkomitmen membantu gubernur memperkuat jejaring nasional untuk menarik lebih banyak dukungan APBN bagi pembangunan Kaltim.

Menyinggung soal transparansi, Irianto mempersilakan publik dan media untuk terus memberikan kritik yang membangun. 

Terkait teknis honorarium tim ahli, ia menyerahkan sepenuhnya hal tersebut kepada sekretaris daerah (sekda) selaku pihak yang berwenang.

"Tugas kami adalah memberikan masukan secara objektif, ilmiah dan profesional. Apakah masukan tersebut dijalankan atau tidak, itu menjadi kewenangan gubernur," pungkasnya.

(Sf/Lo)