Tenggarong - Aliansi Masyarakat Kukar Melawan yang terdiri dari puluhan Mahasiswa Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) turun ke jalan dan menggelar aksi demo di Kantor DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Kamis (18/6/2026).

Dalam aksi tersebut, sejumlah mahasiswa menyampaikan tujuh tuntutan kepada DPRD Kukar terkait persoalan yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah untuk diteruskan ke pemerintah pusat maupun daerah agar dapat ditindaklanjuti.

Isi tuntutannya yakni mendesak pemerintah mencarikan solusi atas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), menolak kebijakan yang dinilai mengancam sistem demokrasi dan kebebasan sipil, meminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta mempercepat proses pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset bagi koruptor.

Tidak hanya itu, aksi massa juga turut menyoroti ketimpangan pembangunan di berbagai wilayah, terutama akses jalan di wilayah hulu Kukar yang hingga kini masih dalam kondisi rusak.

Mereka juga meminta pemerintah mengambil langkah tegas terhadap 23 perusahaan di Kukar yang tercatat memperoleh rapor merah akibat persoalan lingkungan, serta menuntut kepastian penyelesaian kasus PHK massal dan jaminan pemenuhan hak-hak para pekerja yang kehilangan pekerjaannya.

Presiden BEM Unikarta, Zulkarnain menegaskan bahwa pihaknya berharap DPRD Kukar dapat mengawal dan memperjuangkan seluruh aspirasi yang telah disampaikan mahasiswa.

Ia juga mengingatkan bahwa mahasiswa akan kembali turun ke jalan apabila tuntutan tersebut tidak mendapat tindak lanjut yang jelas.

“Kami harap seluruh aspirasi yang disampaikan dapat diperjuangkan. Jika tuntutan ini tidak direalisasikan, maka Aliansi Masyarakat Kukar akan kembali turun dengan jumlah massa yang lebih besar untuk menuntut DPRD Kukar menjalankan komitmennya,” ujar Presiden BEM Unikarta, Zulkarnain.

Anggota DPRD Kukar, Sugeng menilai pelaksanaan program MBG memang perlu dikaji ulang agar implementasi program tersebut berjalan efektif dan tidak menimbulkan ketimpangan dalam penyaluran manfaat.

Mengingat hingga kini diketahui masih ada warga di wilayah terpencil yang belum tersentuh program tersebut, sehingga manfaatnya belum dirasakan secara merata bagi seluruh lapisan masyarakat. 

“Program ini perlu dievaluasi. Di daerah-daerah terpencil masih banyak masyarakat yang belum merasakan manfaatnya. Pemerintah harus melihat kembali pelaksanaannya agar benar-benar berjalan tepat sasaran,” terangnya.

Besarnya nilai anggaran yang digelontorkan untuk menjalankan program tersebut turut menjadi sorotan. Dalam sehari, anggaran nasional MBG mencapai Rp1,2 triliun, sehingga Sugeng meminta pemerintah dapat mengkaji pelaksanaan MBG agar anggaran yang digunakan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

“Kalau memang diperlukan, kita akan turun langsung bersama-sama melakukan pengawasan ke lapangan. Program ini harus benar-benar tepat sasaran dan memberi manfaat bagi masyarakat,” tandasnya.

(Sf/Rs)