Samarinda – Program pendidikan gratis yang digulirkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), dikenal sebagai "Gratispol," kini ada yang baru.

Setelah sukses menanggung biaya kuliah untuk sebagian besar mahasiswa baru di semester ganjil ini, Pemprov Kaltim bersama pemerintah kabupaten/kota merancang skema bantuan living cost atau biaya hidup bagi mahasiswa berlatar belakang ekonomi sulit. Rencana ini ditargetkan mulai bergulir pada tahun anggaran 2026.

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, mengungkapkan inisiatif ini muncul setelah evaluasi di lapangan menunjukkan bahwa biaya non-akademik, seperti tempat tinggal dan kebutuhan sehari-hari, masih menjadi kendala besar bagi mahasiswa dari daerah.

"Kami tengah berdiskusi intensif dengan pemerintah kabupaten dan kota. Ambil contoh mahasiswa dari Kutai Barat (Kubar), mereka sudah mendapat program Gratispol, tapi masih terkendala tempat tinggal. Ini yang harus kita carikan solusi terpadu," kata Seno menghadiri Kuliah Umum terkait Gratispol di UINSI Samarinda, Jumat (28/11/2025).

Skema bantuan biaya hidup ini, menurut Seno, akan melibatkan berbagai pihak. Salah satu fokus utama adalah penyediaan asrama mahasiswa melalui kerja sama antara Pemprov dan Pemkab/Pemkot. 

Tujuannya adalah memastikan mahasiswa yang memerlukan akomodasi selama masa studi dapat terfasilitasi dengan baik, mengurangi beban biaya kos yang signifikan.

Lebih jauh, Pemprov juga berencana menggaet sektor swasta. Perusahaan-perusahaan di Kaltim didorong untuk berpartisipasi melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Dana CSR tersebut dapat dikonversi menjadi bantuan beasiswa atau insentif yang disalurkan langsung kepada mahasiswa.

"Dana tersebut bisa dikelola oleh pemerintah kabupaten untuk memberikan insentif kepada mahasiswa dari daerahnya. Misalnya, untuk membayar kos, makan, dan biaya hidup lainnya," jelasnya. 

Dengan mekanisme ini, penyaluran bantuan diharapkan lebih tepat sasaran dan terdistribusi sesuai kebutuhan spesifik setiap daerah.

Meskipun skema bantuan biaya hidup ini baru akan terealisasi pada 2026, Seno Aji memastikan bahwa program inti Gratispol, yakni pembiayaan pendidikan tetap berjalan tanpa pengurangan dan terus diperluas cakupannya. 

Komitmen ini bertujuan untuk mempercepat pemerataan pendidikan di seluruh Kaltim.

Untuk tahun 2026, total alokasi anggaran program Gratispol direncanakan mencapai lebih dari Rp1,38 triliun. 

"Pada intinya, skema bantuan biaya hidup ini masih akan kita rencanakan di 2026, sembari program Gratispol terus berjalan dan diperluas cakupannya," tutupnya.

(Sf/Rs)