Seputar Kaltim

    Kaltim Optimistis dengan APBN 2025, IKN jadi Motor Penggerak Ekonomi

    Penulis:Maulana|Redaktur:Rusdianto
    17 Desember 2024 pukul 16:52 WITA

    Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran (TA) 2025 secara simbolis oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kaltim. (Foto: Maulana/Seputarfakta.com)

    Samarinda - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) semakin optimistis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. 

    Hal ini seiring dengan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran (TA) 2025 secara simbolis oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kaltim, M. Syaibani, kepada para kepala daerah.

    Penyerahan DIPA dan TKD ini menandai dimulainya pelaksanaan anggaran tahun 2025 di Kaltim. Syaibani menyampaikan bahwa APBN 2025 akan terus mendukung upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan yang inklusif. "Dengan APBN, kita bisa terus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan," ujar Syaibani.

    Salah satu fokus utama APBN 2025 adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Syaibani mengungkapkan bahwa pembangunan IKN akan menjadi motor penggerak ekonomi Kaltim. "Alokasi anggaran untuk IKN cukup besar dan diharapkan dapat menarik investasi serta menciptakan lapangan kerja baru," katanya.

    Kaltim sendiri telah menunjukkan kinerja ekonomi yang cukup baik pada tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi Kaltim mencapai rata-rata 6,21 persen hingga triwulan III. "Namun, kita harus tetap waspada terhadap tantangan global dan terus berupaya diversifikasi ekonomi," tuturnya.

    Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni mengatakan dalam penyelenggaraan anggaran dijalankan sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Presiden Republik Indonesia.

    “Bagaimana pelaksanaan anggaran itu juga harus benar-benar tidak ada kebocoran, efisien dan inklusif. Itu yang diamanatkan oleh bapak Presiden,” tutup Sri.

    (Sf/Rs)

    Seputar Kaltim

    Kaltim Optimistis dengan APBN 2025, IKN jadi Motor Penggerak Ekonomi

    Penulis:Maulana|Redaktur:Rusdianto
    17 Desember 2024 pukul 16:52 WITA

    Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran (TA) 2025 secara simbolis oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kaltim. (Foto: Maulana/Seputarfakta.com)

    Samarinda - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) semakin optimistis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. 

    Hal ini seiring dengan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran (TA) 2025 secara simbolis oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kaltim, M. Syaibani, kepada para kepala daerah.

    Penyerahan DIPA dan TKD ini menandai dimulainya pelaksanaan anggaran tahun 2025 di Kaltim. Syaibani menyampaikan bahwa APBN 2025 akan terus mendukung upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan yang inklusif. "Dengan APBN, kita bisa terus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan," ujar Syaibani.

    Salah satu fokus utama APBN 2025 adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Syaibani mengungkapkan bahwa pembangunan IKN akan menjadi motor penggerak ekonomi Kaltim. "Alokasi anggaran untuk IKN cukup besar dan diharapkan dapat menarik investasi serta menciptakan lapangan kerja baru," katanya.

    Kaltim sendiri telah menunjukkan kinerja ekonomi yang cukup baik pada tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi Kaltim mencapai rata-rata 6,21 persen hingga triwulan III. "Namun, kita harus tetap waspada terhadap tantangan global dan terus berupaya diversifikasi ekonomi," tuturnya.

    Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni mengatakan dalam penyelenggaraan anggaran dijalankan sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Presiden Republik Indonesia.

    “Bagaimana pelaksanaan anggaran itu juga harus benar-benar tidak ada kebocoran, efisien dan inklusif. Itu yang diamanatkan oleh bapak Presiden,” tutup Sri.

    (Sf/Rs)