Samarinda - Upaya serius mewujudkan ketahanan pangan yang mandiri di Kalimantan Timur (Kaltim) terus digenjot oleh berbagai pihak. 

Dalam rangka memastikan ketersediaan komoditas strategis, Anggota DPR RI dari Kaltim, Gerardus Budisatrio Djiwandono, melakukan kunjungan kerja masa reses ke gudang Perum BULOG di Kota Samarinda, pada Jum'at (8/5/2026).

Kunjungan yang turut didampingi oleh Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, Bupati Kutai Kartanegara, serta sejumlah anggota legislatif lainnya ini juga membahas cetak biru (blueprint) kemandirian pangan Benua Etam pada masa mendatang.

Budi Djiwandono memastikan bahwa stok kebutuhan bahan pokok masyarakat Kaltim, seperti beras dan minyak goreng, berada dalam kondisi yang sangat aman. 

Meski demikian, Wakil Ketua Komisi I DPR RI tersebut menekankan bahwa keamanan stok harus dibarengi dengan perbaikan infrastruktur.

"Secara umum, kondisi komoditas strategis pangan di Kaltim sangat-sangat aman. Namun, kami juga mendapatkan masukan penting terkait percepatan dan perbaikan infrastruktur Bulog. Ini sangat dibutuhkan untuk dibangun supaya ketahanan pangan di Kaltim bisa jauh lebih baik lagi," ujar Budi Djiwandono usai kunjungan.

Politisi yang sebelumnya lama bertugas di Komisi IV DPR RI ini menyoroti pentingnya pemetaan potensi pertanian di masing-masing wilayah Kaltim. 

Ia memaparkan bahwa setiap kabupaten/kota, seperti Kutai Kartanegara (Kukar), Penajam Paser Utara (PPU), Paser, Berau, Kutai Timur, hingga Mahakam Ulu memiliki keunggulan yang berbeda-beda.

"Ada daerah yang kuat di bidang hortikultura, ada juga yang kuat di pertanian beras. Ini yang harus kita petakan. Kita ingin secara perlahan mentransformasi kabupaten/kota ini agar Kaltim bisa memproduksi pangannya dari tanahnya sendiri, sejalan dengan status surplus produksi beras nasional," tambahnya. 

Ia juga menekankan perlunya sinergi yang erat dan berkesinambungan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Senada dengan visi kemandirian pangan tersebut, Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, mengungkapkan target ambisius pemerintah provinsi. 

Saat ini, tingkat swasembada pangan Kaltim telah mencapai 60 persen, melesat tajam dibandingkan tahun lalu yang baru menyentuh angka 30 persen.

Pemerintah Provinsi Kaltim tidak ingin berhenti di situ. Seno Aji menargetkan kemandirian pangan dapat mencapai 100 persen pada tahun depan.

"Untuk mencapai itu, tahun ini ada 20.000 hektare cetak sawah baru yang sedang dikerjakan guna menambah lahan baku sawah kita. Mudah-mudahan pada akhir tahun 2026 nanti, semua sudah berproduksi dengan baik dan meningkatkan hasil Gabah Kering Panen (GKP) Kaltim," tegas Seno Aji.

Jika target ini tercapai, Kaltim diproyeksikan tidak akan lagi bergantung pada pasokan beras dari luar daerah. 

"Kita harapkan di 2026 kita sudah tidak lagi mengimpor beras dari Sulawesi maupun Jawa Timur. Kita harus punya ketahanan pangan di tanah kita sendiri," imbuhnya.

Pemimpin Wilayah Perum BULOG Kanwil Kaltim & Kaltara, Musazdin Said, melaporkan capaian positif dari lembaganya.

Dari target penyerapan 23.000 ton Gabah Kering Panen (GKP) langsung dari petani yang ditetapkan oleh Bulog Pusat, Kanwil Kaltim-Kaltara telah merealisasikan sekitar 54 persen atau setara 13.000 ton.

"Kami akan terus menggenjot serapan ini, terutama saat memasuki Musim Tanam 2 (MT2) yang dimulai dari Juli hingga akhir Desember 2026 nanti. Harapan kami, kesuksesan tahun 2025 di mana serapan mencapai 200 persen dari target bisa terulang kembali," ungkap Musazdin.

Untuk memastikan percepatan penyerapan, Bulog Kaltim telah meluncurkan inovasi tanggap panen bernama "Tim Jempol Pangan". 

Melalui kolaborasi lintas sektoral, Bulog menginstruksikan para pimpinan cabang di wilayah produsen tinggi (seperti Paser, PPU, Kukar, dan Samarinda) untuk membentuk grup komunikasi intensif.

Grup ini melibatkan Dinas Pertanian, Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), hingga unsur TNI melalui Kodim dan Babinsa di tingkat desa/kelurahan.

"Babinsa dan PPL adalah pihak yang paling tahu lokasi-lokasi yang siap panen. Begitu ada informasi masuk di grup Tim Jempol Pangan, kami segera turunkan Tim Satgas untuk menjemput gabah ke petani dan langsung mengirimnya ke mitra penggilingan," jelasnya.

Untuk mengimbangi proyeksi peningkatan produksi pangan lokal, Bulog juga tengah menyiapkan pembangunan infrastruktur pergudangan baru. 

Hal ini krusial agar rentang kendali layanan, distribusi, dan intervensi harga bahan pokok (beras, minyak goreng, dan gula pasir) bisa lebih merata hingga ke daerah pelosok.

Saat ini, Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) telah ditandatangani untuk pembangunan gudang di wilayah Mahakam Ulu, Kutai Barat, Kutai Timur, dan Bontang.

"Khusus untuk Kota Bontang, pembangunannya mungkin dapat kami mulai tahun 2026 ini karena sertifikat lahan atas nama Bulog sudah terbit, yang mana itu adalah syarat utamanya. Namun, tiga kabupaten lainnya juga tidak menutup kemungkinan dibangun di 2026," urainya.

Ke depannya, ekspansi gudang Bulog juga akan menyentuh Kutai Kartanegara, serta wilayah Kalimantan Utara seperti Kabupaten Nunukan dan Malinau yang masih berada di bawah naungan Kanwil Bulog Kaltim-Kaltara.

(Sf/Rs)