Samarinda - Implementasi program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Timur (Kaltim) memunculkan satu tantangan logistik. 

Pertanyaan besarnya dari mana pasokan jutaan telur dan ratusan ton daging ayam didapatkan setiap minggunya. Mengingat, hingga detik ini Kaltim masih mengalami defisit pasokan telur hingga 60 persen.

Untuk menjawab ancaman krisis pasokan tersebut, Pemerintah Pusat segera mengucurkan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai lebih dari Rp1 triliun ke Kaltim. 

Dana ini tidak sekadar untuk membeli ayam, melainkan membangun ekosistem Hilirisasi Industri Ayam Terintegrasi berskala besar.

Plt Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Provinsi Kaltim, Fadli Sufiani, secara terang-terangan mengakui bahwa kemampuan peternak lokal saat ini hanya mampu menutupi 40 persen kebutuhan telur di Bumi Etam.

"Kebutuhan ayam kita, khususnya ayam petelur, saat ini memang kekurangan 60 persen. Masih kita datangkan dari luar. Makanya, dengan adanya kebijakan pusat ini, salah satu tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan reguler sekaligus kebutuhan program MBG di Kaltim," ungkap Fadli di Samarinda.

Berdasarkan pemetaan DPKH Kaltim, kebutuhan bahan baku protein untuk menyukseskan program MBG berada di angka yang sangat fantastis. 

Di Kaltim, terdapat 372 Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG), di mana setiap satuan melayani 3.000 porsi makan.

Badan Gizi Nasional mewajibkan anak-anak sekolah mengonsumsi telur dan daging ayam masing-masing dua kali dalam seminggu. 

Berikut kalkulasi logistik yang harus dipenuhi Kaltim, yakni telur dengan membutuhkan sekitar 1,1 juta butir untuk satu kali makan. Berarti, Kaltim harus menyediakan 2,2 juta butir telur setiap pekannya. 

Untuk daging ayam, setiap porsi diwajibkan mengandung 104 gram ayam. Dalam sekali makan serentak, Kaltim membutuhkan nyaris 169 ton daging ayam, atau 338 ton daging ayam per minggu.

Tanpa adanya intervensi dari hulu ke hilir, pasokan lokal dipastikan akan kolaps menghadapi lonjakan permintaan tersebut.

Proyek raksasa senilai Rp1 triliun ini akan memecah kebuntuan rantai pasok dengan membangun 14 unit fasilitas mutakhir yang tersebar di beberapa daerah, termasuk di Kabupaten Paser. 

Menariknya, proyek ini tidak menyentuh budidaya ayam potong (broiler) secara langsung, karena suplai daging ayam di Kaltim diklaim sudah surplus dengan beroperasinya perusahaan swasta besar seperti Charoen Pokphand dan Japfa Comfeed.

Fokus intervensi Rp 1 triliun ini justru diarahkan pada pabrik pakan dan ayam petelur, yang selama ini menjadi titik lemah peternakan Kaltim. 

Ke-14 unit yang akan dibangun meliputi, satu unit fasilitas Parent Stock (PS) dan Hatchery (penetasan telur), empat unit fasilitas Pullet (pembesaran ayam), enam unit Rumah Potong Unggas (RPU), satu unit pabrik pakan, satu unit pengolahan daging dan satu unit pengolahan telur.

"Yang masih menjadi masalah di Kaltim adalah pakan. Pabrik pakan inilah yang menjadi keinginan dan prioritas utama kita untuk pembangunan hilirisasi nanti," tegasnya.

Saat ini, DPKH Kaltim dan Tim Terpadu dari Pusat tengah melakukan survei lahan secara maraton. 

Mengingat standar operasional prosedur (SOP) biosecurity yang sangat ketat, fasilitas bernilai triliunan ini harus diletakkan di zona khusus yang jauh dari permukiman penduduk dan tidak tumpang tindih dengan area peternakan eksisting.

(Sf/Rs)